batampos – Hasil seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SD Negeri di Batam diumumkan hari ini. Pengumuman disampaikan melalui website sekolah dan ditempel di papan pengumuman sekolah. Dari pengumuman itu, 1.044 tak tertampung di SD negeri.
Ketua Panitia PPDB Disdik Batam, Hernowo mengatakan, dari total 12.608 pendaftar, jumlah calon siswa yang akan tertampung hanya 11.564 orang.
“Tanggal 15 langsung daftar ulang. Guna menginformasikan ke sekolah bawa anak diterima dan siap menempuh jenjang pendidikan di sekolah yang dipilih,” ujarnya.
Untuk anak yang tidak diterima, Hernowo mengungkapkan harap menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Pihaknya masih menganjurkan orangtua untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Baca Juga: Disdik Batam Umumkan Hasil PPDB SD Hari Ini
Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Batam, Sudirman Dianto angkat bicara soal daya tampung yang terbatas dan selalu berulang setiap PPDB. Polemik muncul usai semua tahapan selesai dilaksanakan.
Orangtua yang anaknya tidak lolos PPDB, memaksa sekolah harus menerima anaknya sebagai peserta didik.
Sudirman menilai, pemda memang harus menghadirkan solusi yang dinilai bisa menjadi alternatif jangka pendek maupun jangka panjang.
Sudirman berpendapat, persoalan keterbatasan daya tampung bisa dideteksi dini melalui survei minat yang bisa dilakukan enam bulan sebelum memasuki sekolah atau melanjutkan sekolah.
Menurutnya, survei ini bisa mendeteksi dini minat calon lulusan atau calon peserta baru akan arah pendidikan mereka. Pertama pihak sekolah bisa membuat kebijakan untuk mendata berapa jumlah siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke negeri atau swasta.
Beberapa contoh kasus yang pernah ditemui, biasanya enam bulan menjelang lulusan, orangtua sudah sibuk memikirkan nasib pendidikan anaknya.
Contoh kasus, pendidikan yang berlatar belakang boarding school, sekolah Islam atau SDIT menjadi primadona dewasa ini. Sehingga orangtua mulai mencari sekolah yang bisa mereka jadikan tempat anaknya melanjutkan pendidikan.
“Jadi sekolah bisa mengeluarkan surat atau lembaran survei yang bisa diisi orangtua. Misalnya siswa A ingin melanjutkan ke pesantren. Otomatis minat ke sekolah negeri berkurang satu kuota. Nah, data ini yang bisa dikembangkan dan menjadi acuan dalam menyusun laporan ke Disdik,” terangnya.
Dari hasil survei nanti, sekolah bisa mendapat gambaran berapa yang berminat ke negeri dan berapa banyak yang sudah menjatuhkan pilihan ke sekolah swasta. Jika selama ini Disdik mendorong anak masuk ke swasta, survei ini bisa menjadi peta pendidikan jelang PPDB dimulai.
“Saya rasa orangtua tidak akan keberatan jika diminta untuk mengisi survei minat ini. Di negara maju bahkan hal ini sudah berjalan, sebagai landasan kelanjutan pendidikan anak. Saya rasa untuk langkah awal ini bisa dimulai sebagai salah satu solusi dalam memetakan pendidikan di Batam,” ujarnya.
Melalui hasil survei ini, sekolah bisa menyampaikan kepada Dinas Pendidikan total lulusan, dan berapa persen atau anak yang berencana ke negeri, maupun swasta. Sehingga hasil ini bisa menjadi bahan dalam menyusun rencana daya tampung (RDT) serta solusi mengatasi jika ada anak yang tidak tertampung.
“Kalau sekarang kan kita sepertinya masih menunggu data dari sekolah swasta. Namun kalau kita bisa jemput bola melalui survei minat ini, in sha Allah peta pendidikan menjadi lebih jelas, setidaknya ada gambaran begitu,” imbuhnya.
Menurutnya hal ini bisa diterapkan di pelaksanaan PPDB tahun depan. Sehingga Batam memiliki peta pendidikan yang lebih jelas. Dari total lulusan misalnya 25 ribu, delapan ribu di antaranya memilih swasta. Sedangkan sisanya akan dibandingkan dengan jumlah RDT.
“Muaranya Disdik bisa memetakan kebijakan apa yang akan diambil nanti. Kalau ada angka jelas, saya rasa lebih enak ketika ada persoalan serupa. Karena Disdik pasti sudah memikirkan solusi, sebab angka yang tidak tertampung ini sudah ada gambaran,” beber Sudirman.
Mengenai penambahan rombongan belajar atau menambah kuota siswa per kelas, menurutnya Sudirman ini merupakan solusi jangka pendek yang diambil dalam mengatasi keinginan orangtua agar anaknya bisa bersekolah.
“Ketika pengumuman keluar, orangtua yang anaknya tidak diterima akan langsung bereaksi dan beraksi. Goal mereka hanya satu yaitu anaknya dapat sekolah,” imbuh Sudirman.
Untuk itu, pemerintah daerah sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk pemenuhan hak pendidikan anak, mencarikan solusi yang bisa menenangkan orangtua ini. Salah satunya dengan menambah jumlah anak di kelas.
Sesuai aturan dalam satu kelas itu maksimal 36 siswa, untuk menampung siswa yang tidak dapat sekolah ini, makanya jumlahnya ditingkatkan menjadi 38 atau 40 per kelas. Hal ini merupakan solusi jangka pendek. Ke depan setelah memiliki peta pendidikan, maka Dinas Pendidikan bisa menyiapkan saran dan prasarana pendidikan dengan menambah jumlah sekolah negeri.
“Kalau melihat data jumlah sekolah swasta itu lebih banyak dari negeri. Kalau semua tidak ujug-ujug ke negeri, menurut saya itu tidak ada masalah dengan daya tampung seperti sekarang ini,” tambah Sudirman.
Mengenai peran sekolah swasta menurutnya, sangat penting. Ia berpendapat sekolah swasta yang sudah memiliki mutu dan kualitas tidak pernah mengeluhkan kekurangan siswa. Bahkan mereka selalu kelebihan siswa. Mereka juga tidak melalukan penambahan Rombel atau menaikkan jumlah kapasitas dalam satu kelas, walau pendaftaran membludak. Sebab mereka juga masih memperhitungkan kualitas, serta jumlah sumber daya manusia (SDM) sekolah mereka.
“Kalau kuota 50, meskipun yang daftar 100. Maka yang diterima akan tetap 50 siswa. Ini untuk sekolah swasta yang sudah mendapat nama dan memang diakui kualitasnya,” ungkapnya.
Untuk itu, ia juga berharap sekolah swasta yang ada ada saat ini harus meningkatkan kualitas, agar bisa menjadi pilihan orangtua dalam mempercayakan pendidikan mereka.
Selama ini pemerintah daerah juga berupaya membantu sekolah swasta. Salah satunya melalui pembayaran insentif kepada guru swasta yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi, selain menerima gaji dari sekolah tempat mereka mengabdi, Pemko Batam juga memberikan perhatian dengan memberikan insentif.
“Ini kan upaya dalam merawat sekolah swasta juga. Jadi sebenarnya kalau masih ada sekolah swasta yang kekurangan siswa, mungkin mereka perlu menampilkan sesuatu sehingga bisa menjadi pilihan orangtua,” bebernya. (*)
Reporter : YULITAVIA