batampos – Sebanyak 11.252 siswa di Kota Batam terancam tidak dapat tertampung dalam pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri maupun swasta.
Jumlah siswa yang hendak masuk SD dan SMP negeri dan swasta tidak sebanding dengan kuota yang tersedia.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam yang disampaikan kepada Komisi IV DPRD Kota Batam, pada tahun ini terdapat 23.807 anak usia 6 hingga 7 tahun yang akan masuk SD.
Sementara, untuk jumlah kelas yang ada di 12 kecamatan di Kota Batam hanya ada 377 kelas. Baik itu di sekolah negeri maupun swasta.
Dengan daya tampung setiap kelas atau di setiap rombongan belajar sebanyak 36 siswa, maka untuk daya tampung sebanyak 13.572 anak. Dengan demikian, akan ada 10.235 anak yang tidak dapat tertampung di SD negeri maupun swasta.
Begitu juga untuk siswa tamatan SD yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP. Diperkirakan, 1.017 siswa lulusan SD tidak dapat tertampung.
Menurut data Disdik Batam, untuk daya tampung di SMP negeri dengan kapasitas setiap kelas 36 orang, akan dapat menampung sebanyak 13.132 siswa dengan jumlah kelas atau rombongan belajar sebanyak 337.
Sementara untuk daya tampung di SMP swasta sebanyak 8.055. Sehingga siswa yang akan dapat diterima masuk SMP negeri dan swasta di tahun ini sebanyak 20.187 siswa.
Dengan demikian, akan ada 10.235 anak usia 6 hingga 7 tahun yang tidak dapat tertampung dan 1.017 siswa lulusan SD tidak dapat tertampung di SMP negeri dan swasta. Sehingga totalnya, 11.252 siswa tak dapat tertampung.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho meminta kepada Disdik Batam untuk segera mencari solusi untuk ribuan siswa yang tak terampung tersebut.
Menurutnya, untuk mengatasi masalah itu perlu dilakukan penambahan kuota siswa disetiap kelas.
“Disdik sendiri melihat daya tampung tahun ini tetap ada kekurangan. Mereka tetap berupaya dengan ruang kelas yang ada,” katanya.
Tidak hanya opsi penambahan kuota siswa per kelas, opsi lainnya bisa dilakukan untuk masuk ke sekolah swasta. Namun, hal itu juga tidak menyelesaikan masalah daya tampung ini karena jumlah daya tampung yang juga terbatas.
Hal itu akan diperberat lagi dengan situasi ekonomi yang sebelumnya pulih. Sehingga orangtua lebih memilih untuk ke sekolah negeri karena masalah biaya.
Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan sekolah baru pun sangat diharapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi setiap tahun ini.
Sebab, Udin mencontohkan SMPN 62 Batam yang mempunyai 2 kelas. Mestinya setiap sekolah itu minimal harus mempunyai 10 hingga 12 ruangan kelas. Sehingga permasalahan daya tampung ini juga dapat teratasi.
“Ini hal yang menggelikan. Masa sekolah cuma punya dua ruang kelas? Mungkin ini satu-satunya di Indonesia,” tegas Udin.
Selain mengenai daya tampung, Udin juga meminta Disdik Batam memperhatikan anak-anak yang putus sekolah. Pasalnya, saat ini cukup banyak kasus-kasus kriminal yang pelakunya masih di bawah umur atau usia sekolah.
Ia sangat prihatin atas permasalahan ini, sehingga perlu campur tangan pemerintah, terutama Dinas Pendidikan untuk mengatasinya.
“Masih tingginya tingkat putus sekolah ini juga harus menjadi prioritas buat Disdik supaya anak-anak ini bisa ditampung di sekolah atau PKBM,” ujar Udin.
Sementara itu, Kepala Bidang SMP Disdik Kota Batam, Hernowo, mengatakan, ada sejumlah solusi yang ditawarkan kepada anak yang tak dapat tertampung ini. Salah satunya menambah jumlah siswa dalam satu kelas menjadi 40 orang.
“Untuk SD, yang belum diterima tahun lalu karena keterbatasan usia minimal 7 dan tahun ini sudah 8 tahun, akan menjadi prioritas,” katanya.
Kemudian, terkait dengan masalah anak putus sekolah, pihaknya akan melakukan pembaharuan data ke setiap sekolah dan bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
“Anak putus sekolah selagi bisa kami monitor akan kami selesaikan,” ujar Hernowo. (*)
Reporter : Eggi Idriansyah