batampos – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengungkap tindak pidana kehutanan berupa penguasaan kawasan hutan konservasi secara ilegal di kawasan Taman Buru Rempang, Galang, Kota Batam. Dalam kasus ini, seorang pria berinisial HA alias Acai ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menguasai dan memanfaatkan ratusan hektare lahan hutan tanpa izin sejak lebih dari satu dekade lalu.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricillia Ohei, menjelaskan bahwa kasus tersebut terungkap setelah petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melakukan patroli rutin di kawasan konservasi. Patroli yang dikenal dengan metode Smart Patrol itu dilaksanakan selama empat hari, mulai 20 hingga 24 Oktober 2025.
“Dalam patroli tersebut, petugas BKSDA menemukan adanya kegiatan usaha perkebunan mangga di kawasan hutan konservasi yang dimanfaatkan tanpa hak oleh tersangka HA alias Acai,” ujar Nona Pricillia dalam keterangan pers di Polda Kepri, Jumat (6/3).
Ia menjelaskan, penguasaan lahan tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2012 hingga akhirnya terungkap melalui patroli lapangan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 78 ayat (2) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp7,5 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kepri, Kombes Pol Silvester Mangombo Marusaha Simamora, mengungkapkan bahwa tersangka menjalankan aktivitas tersebut dengan modus menggunakan perusahaan bernama PT Batam Balindo Jaya.
Menurutnya, perusahaan itu diduga menguasai lahan di kawasan Taman Buru Rempang seluas sekitar 303 hektare. Namun dari luasan tersebut, sekitar 7,9 hektare diketahui telah dijadikan kebun mangga yang dikelola secara aktif.
“Kalau dilihat dari data spasial, luas kawasan yang dikuasai di area taman buru mencapai 303 hektare. Bahkan secara keseluruhan, tersangka diduga menguasai sekitar 1.100 hektare lahan dengan menggunakan nama perusahaan tersebut,” ujar Silvester.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen pendirian perusahaan, surat keputusan pengesahan badan hukum, dokumen perpajakan, izin usaha, serta berbagai berkas perusahaan. Selain itu, dua unit alat berat jenis excavator yang digunakan untuk membuka lahan juga diamankan penyidik.
Tak hanya itu, polisi juga menyita portal besi yang dipasang di area perkebunan serta puluhan bundel dokumen berisi sekitar 133 surat keterangan yang berkaitan dengan penguasaan lahan di kawasan tersebut.
Silvester menegaskan bahwa seluruh aktivitas tersebut tergolong ilegal karena kawasan tersebut merupakan hutan konservasi yang belum pernah dilepaskan statusnya menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengklaim kepemilikan lahan tersebut.
“Kalau ada yang mengatakan memiliki SKT atau dokumen lain sebagai bukti kepemilikan, itu tidak memiliki dasar hukum. Untuk kawasan hutan konservasi harus ada pelepasan status terlebih dahulu sebelum bisa dimanfaatkan,” tegasnya.
Saat ini, tersangka HA telah ditahan sejak 27 Februari 2026 di Polda Kepri. Penyidik juga tengah merampungkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Sementara itu, Kepala BKSDA, Supartono, mengatakan pihaknya melaporkan kasus tersebut setelah melalui proses pengumpulan bukti lapangan yang cukup panjang. Menurutnya, petugas sempat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pihak yang menguasai lahan di kawasan konservasi tersebut.
“Kami harus memastikan terlebih dahulu siapa pemilik dan siapa yang mengelola kawasan itu. Setelah bukti lapangan dinilai cukup kuat, barulah kami melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum,” kata Supartono.
Ia berharap penegakan hukum ini dapat mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai wilayah konservasi. BKSDA juga saat ini tengah melakukan pendataan dan inventarisasi detail di lapangan untuk memastikan kondisi kawasan serta pihak-pihak yang memanfaatkan lahan secara ilegal.(*)