batampos – Kunjungan kerja Presiden Jokowi dan 7 menteri serta sejumlah pejabat pusat lainnya di Bintan, diharapkan membawa angin segar buat kemajuan Kepri.
Terutama menyelesaikan masalah yang selama ini belum tuntas karena butuh langkah cepat presiden dan para menteri terkait.
Kalangan pengusaha di Kepri dan Batam berharap banyak pada presiden, agar proses integrasi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) Batam-Bintan-Karimun (BBK) dipercepat.
Mereka juga berharap, semua perizinan yang selama ini masih di pusat, bisa dialihkan ke daerah supaya industri bisa berkembang pesat.
Koordinator Wilayah Batam dan Karimun Himpunan Kawasan Industri (HKI), Tjaw Hioeng, mengatakan, salah satu yang harus digesa adalah percepatan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB). Sehingga, pengintegrasian Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) bisa secepatnya.
”Kan yang masih ditunggu itu aturan turunan terkait integasi Batam, Bintan, danKarimun. Perpresnya kalau tidak salah. Kalau itu dipercepat, maka kita bisa menarik investor lebih banyak meski masih pandemi ini,” ujar Tjaw.
Tjaw menambahkan, dengan mempercepat integrasi, maka otomatis implementasi PP 41 dan aturan turunannya juga semakin cepat terealisasi.
Terutama implementasi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke Badan Pengusahaan (BP) Batam.
”Sehingga Batam, Bintan, dan Karimun akan saling melengkapi nantinya, supaya bisa bersaing dengan kawasan industri serupa di negara tetangga,” kata Tjaw.
Ia menyebutkan, PP 41 itu sudah terbit awal tahun 2021. Namun, sampai saat ini, integrasi belum terwujud.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid, mengatakan, pengusaha di Kota Batam mengapresiasi berbagai kebijakan
pemerintah yang banyak memberikan insentif kepada pengusaha selama pandemi Covid-19.
”Kami berharap insentif tersebut terus diberikan karena ekonomi di Batam belum pulih sepenuhnya,” katanya.
Selain itu, keluhan pengusaha di Batam saat ini masih seputar mahalnya tarif kontainer. Sehingga, cost logistik di Batam ikut menjadi mahal.
Besarnya biaya kontainer ini mengakibatkan produk yang berasal dari Kota Batam ke pasar internasional menjadi mahal dan kurang kompetitif.
Permasalahan ini, juga sebagai akibat skala ekonomis pelabuhan Batam yang masih rendah dan juga peralatan di pelabuhan yang sudah tua atau masih manual.
Sehingga, harapan ke depannya pengusaha berharap agar pembenahan pelabuhan ini dipercepat agar investor yang ada saat ini menjadi nyaman.
”Jangan sampai gara-gara ini nanti ada investor yang hengkang dari Batam. Akibatnya kita semua yang rugi,” katanya.
Mengenai sistem perizinan di Batam juga masih ditemui banyak kendala. Salah satunya, sistem baru yang penyesuaiannya butuh waktu yang relatif lambat.
Sehingga banyak barang yang tertahan di pelabuhan karena permasalahan update database di IBOSS.
Persoalan ini, diharapkan segera dituntaskan antara regulator dengan pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan dunia usaha dan bisa membuat investor tidak berpandangan negatif juga.
”Jadi itu kira kira beberapa permasalahan yang masih kami hadapi,” imbuhnya.
Sebelumnya, masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) juga menagih janji Joko Widodo (Jokowi). Janji tersebut adalah pembangunan infrastruktur strategis, berupa Jembatan Batam-Bintan (Babin) yang akan menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan.
Lewat kampanye di Batam, pada 6 April 2019 lalu, Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin menyampaikan janji politiknya untuk Provinsi Kepri. Yakni mewujudkan pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia.
Jembatan tersebut akan membentang dari Kabil, Batam ke Tanjungsauh. Kemudian dari Tanjungsauh menapaki Pulau Bau dan Pulau Bintan.
Mengingat, pada 20 Oktober 2022 mendatang, sudah masuk tiga tahun kepemimpinan Jokowi di priode kedua ini, sementara janji politik soal jembatan Babin itu masih belum terwujud secara nyata.
Reporter: Eggi Idriansyah