batampos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap Pemerintah Singapura menghapus kewajiban tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi warganya maupun warga asing saat akan pelesiran ke Kepri.
Sebab, kebijakan itu memberatkan wisman ke Kepri.
”Kita berharap diturunkan jadi antigen saja, biar lebih murah, sehingga animo wisman ke Kepri meningkat,” ujar Tito usai meninjau Pelabuhan Nongsapura, Batam.
Mendagri menjelaskan, di Singapura, biaya tes PCR cukup tinggi dibandingkan Indonesia. Jika di Indonesia biaya PCR sekitar Rp 300 ribu, maka di Singapura bisa mencapai 180 dolar atau sekitar Rp 1,8 juta.
Persoalannya, hanya pihak-pihak tertentu saja di Singapura yang ditunjuk untuk melakukan tes PCR. Berbeda dengan Indonesia yang membolehkan pihak swasta turut memberikan layanan tes Covid-19, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut.
”Jasa PCR di sana yang melaksanakan PCR provider-nya itu di network tertentu saja, beda dengan Indonesia dimana PCR itu diswastanisasikan, diprivatisasikan, sehingga tidak menjadi monopoli pemerintah,” jelasnya.
Adanya kendala itu membuat Pemerintah Indonesia melakukan dialog dengan pihak Pemerintah Singapura untuk membahas persoalan tersebut.
”Itu tadi, harapannya, kewajiban PCR di Singapura bisa diturunkan menjadi antigen, karena biayanya lebih murah sekitar 15 dolar atau Rp 150 ribu,” ujar Tito.
Tito mengaku sudah berdiskusi dengan teman-temannya di Singapura.
”Dua minggu lalu dan dengan Mendagri (dan) otoritas sana. Memang mereka mengatakan bahwa warga Singapura sudah kepengen untuk keluar dari Singapura untuk (berwisata) ke Batam. Yang dekat kan Batam, Bintan, Johor,” ujarnya.
Tito juga mengatakan, bahwa peluang wisata di Batam merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Pemulihan ekonomi yang berangsur-angsur diharapkan bisa mempercepat kebangkitan pariwisata di Kepri, Batam khususnya.
Batam memiliki potensi pariwisata yang bagus dan dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan bisa membuat pariwisata di Batam, Bintan, Karimun kembali ramai, dan kemudian mudah-mudahan juga ekonomi recovery ya,” kata Tito.
Selain itu, Tito mengungkapkan, Batam dan Bintan merupakan dua daerah yang memiliki destinasi wisata yang ramai dikunjungi selain Bali,
Lombok, dan Sulawesi Utara.
Ketika pariwisata ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah, akan memberi dampak pula bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena yang di Bintan, Lagoi itu menyumbang PAD yang cukup signifikan untuk Kabupaten Bintan. Batam sudah pasti kondisinya sama, karena selama ini juga wisata menjadi penyumbang terbesar,” ujarnya.
Dia menambahkan, wisawatan yang datang dari Singapura dan Malaysia menjadi faktor penting dalam geliat pariwisata di Kota Batam dan sekitarnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bahwa saat ini pergerakan ekonomi sejak awal tahun mulai terasa. Membaiknya pengendalian Covid-19 tentu diharapkan memberikan dampak di semua sektor, terutama pariwisata.
”Meskipun masih tertatih-tatih. Upaya yang kami lakukan untuk mempercepat pemulihan direspon cepat oleh pusat. Dan tentu ke depan kami berharap angka kunjungan bisa normal sebelum Covid-19 datang,” jelasnya.
Target wisman tahun ini adalah 2,1 juta. Untuk mencapai target ini perlu upaya yang kompak, tidak saja pemerintah, melainkan juga dengan pelaku wisata. Pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan vaksin dosis satu, dua, dan booster untuk pelaku wisata.
Hal ini bertujuan untuk mendukung percepatan pariwisata.
”Saya ingin protkes tetap jalan. Seimbang dengan semuanya. Wisman perlu kenyamanan dan keamanan. Jadi sudah seharusnya momen saat ini menjadi titik balik kejayaan pariwisata,” harap Rudi.
Saat ini, angka kasus juga sudah memperlihatkan grafik yang baik. Kasus melandai, dan tingkat kesembuhan terus meningkat. Ini merupakan
salah satu indikator kondisi Batam semakin baik dan aman.
”Pengendalian Covid-19 adalah yang prioritas di samping pemulihan ekonomi,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyambut baik upaya yang dilakukan Mendagri melobi Pemerintah Singapura untuk menghapus
kewajiban PCR bagi wisman atau warganya yang akan pelesiran ke Kepri.
Hal itu sejalan dengan harapan Kepri agar kunjungan wisman ke Kepri semakin meningkat. Sebab, selama ini, kewajiban PCR menjadi komponen besar biaya perjalanan wisman atau WN Singapura ke Kepri.
”Kami mengapresiasi langkah yang diambil Pak Mendagri, semoga secepatnya terwujud agar kunjungan wisman ke Kepri semakin meningkat dan ekonomi Kepri, khususnya sektor pariwisata semakin menggeliat,” ujar Ansar, saat mendampingi kunjungan Mendagri di Batam.(*)
Reporter: Yulitavia