batampos – Sebanyak 83,57 ribu warga Kota Batam tercatat hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2024. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah ini bertambah sekitar 480 orang dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 83,09 ribu jiwa.
Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan meski jumlah penduduk miskin bertambah, persentasenya justru turun menjadi 4,85 persen atau berkurang 0,17 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Penurunan persentase ini karena pertumbuhan jumlah penduduk miskin lebih lambat dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk secara keseluruhan,” ujar Eko, Senin (11/8).
BPS mencatat Garis Kemiskinan (GK) Batam pada Maret 2024 mencapai Rp903.960 per kapita per bulan, meningkat dari Rp854.465 pada Maret 2023. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), jauh di atas Kabupaten Karimun yang hanya Rp492.654 per kapita per bulan.
GK merupakan gambaran besarnya nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, baik makanan maupun non-makanan. Seseorang dikategorikan tidak miskin apabila pengeluaran bulanannya berada di atas nilai ini.
Sejak Maret 2017, garis kemiskinan di Batam terus meningkat, dari Rp591.589 per kapita per bulan menjadi Rp903.960 pada Maret 2024 atau naik 52 persen.
Secara historis, tingkat kemiskinan Batam mengalami fluktuasi. Pada Maret 2021 dan Maret 2022, angka kemiskinan naik akibat perekonomian yang melemah pasca-pandemi Covid-19. Namun, sejak Maret 2023 hingga Maret 2024, kemiskinan kembali turun seiring membaiknya perekonomian kota.
Bahkan, persentase kemiskinan pada Maret 2024 sudah setara dengan kondisi Maret 2019, sebelum pandemi melanda.
Meski persentase kemiskinan turun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Batam justru naik dari 0,59 pada Maret 2023 menjadi 0,65 pada Maret 2024. P1 menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil nilainya, semakin sempit kesenjangannya.
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin sedikit turun dari 0,13 menjadi 0,12.
“Pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi kebutuhan vital, ikut membantu menekan angka kemiskinan. Tantangannya adalah meningkatkan kualitas hidup sekaligus mempersempit kesenjangan,” kata Eko.
Dari sisi jumlah, Batam merupakan daerah dengan penduduk miskin terbanyak di Kepri, sejalan dengan jumlah penduduknya yang besar. Namun dari sisi persentase, Batam menempati posisi terendah di provinsi ini.
BPS mencatat inflasi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau di Batam pada Maret 2024 mencapai 1,07 persen secara bulanan (m-to-m) dan 6,88 persen secara tahunan (y-o-y). Kelompok ini memiliki andil terbesar terhadap inflasi, sekaligus paling memengaruhi daya beli masyarakat. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra