batampos.co.id– Kasus dugaan kekerasan dan penganiayaan terhadap sejumlah siswa di SMK Penerbangan Nasional Dirgantara (SPND) Batam mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga Inspektorat Jendral (Irjen) Kemendikbudristek. Tak terkecuali Komisi IV DPRD Kepri yang membidangi pendidikan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kepri, Wirya Putra Sar Silalahi mengecam masih adanya tindakan kekerasan di dunia pendidikan. Komisi IV, kata Wirya, akan segera turun langsung ke SPND Batam untuk melihat langsung fakta di lapangan.
BACA JUGA: Selesai Buat Laporan, Langsung Diperiksa Penyidik, Kasus Dugaan Kekerasan di SMK Dirgantara
“Karena kami tak mau katanya-katanya, lihat dulu faktanya. Betul atau tidak (ada kekerasan),” ujarnya saat ditemui di kawasan Batamkota, Jumat (19/11).
Dilanjutkan Wirya, dirinya mengapresiasi langkah dari KPAI dan Kemendikbudristek serta instansi terkait yang langsung turun ke lapangan setelah adanya informasi dugaan kekerasan di SPND Batam. Nantinya, pihaknya juga akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang merupakan mitra dari Komisi IV DPRD Kepri.
“Harusnya begitu. Harusnya kalau ada yang tak betul harus cepat turun. Nanti akan kami tanyakan bagaimana faktanya,” tuturnya.
Ia menambahkan kekerasan di lingkungan pendidikan tidak diperbolehkan apapun alasannya. Termasuk perpeloncoan yang biasanya dilakukan oleh siswa lebih senior.
“Apalagi yang sifatnya hukuman karena siswa itu nakal. (Kekerasan) seperti itu tak bisa,” imbuhnya. Diketahui, dugaan aksi kekerasan kembali terjadi di lingkungan Sekolah Mengenah Kejuruan (SMK) Penerbangan Nasional Dirgantara (SPND) Batam. Kali ini 10 mantan anak didik di SPND Batam mengalami tindakan kekerasan.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan Retno Listyarti mengatakan, dugaan kekerasan di SPND Batam bermula dari laporan yang diterima KPAI dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam, yang merupakan mitra KPAI di daerah. Saat itu, KPPAD melaporkan ada 10 pengaduan terkait kekerasan yang dialami siswa dan dapodik anak yang tidak diberikan SPND Batam. (*)
Reporter : Eggi Idriansyah