batampos – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud-Ristek) mendorong pemerintah daerah dalam menyajikan peta pendidikan. Hal ini guna mendorong rapor pendidikan dan perencanaan informasi berbasis data, yang nantinya berpengaruh terhadap berbagai kebijakan di dunia pendidikan.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri mengatakan kelengkapan data pendidikan meliputi satuan pendidikan, siswa, guru, dan pemerintah daerah dalam sektor pendidikan.
Kegiatan Sosialisasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data ini dilaksanakan dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar episode ke-19 tentang Platform Rapor Pendidikan.
Platform rapor pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain. Platform ini ditujukan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah agar bisa mengidentifikasi tantangan pendidikan dan menjadi bahan untuk refleksi sehingga bisa menyusun rencana perbaikan pendidikan secara lebih tepat dan berbasis data.
Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang dilaksanakan di 14 region yang dibagi menjadi 2 tahap. Saat ini adalah tahap pertama dan Provinsi Kepulauan Riau ditunjuk sebagai tuan rumah untuk region Provinsi Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Barat yang mana pesertanya dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bappeda, dan dinas pendidikan.
“Jadi pusat bisa mengetahui kondisi pendidikan di satu daerah melalui penyajian data tersebut. Serta menemukan permasalahan, kebutuhan, serta memberikan solusi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan,” sebutnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Andi Agung mengatakan, ke depan semua yang meliputi pendidikan akan ditampilkan sesuai dengan keadaan ril di lapangan. Melalui platform berbasis data tersebut pemerintah pusat bisa menganalisa permasalahan dan mengetahui kondisi pendidikan di Kepri.
“Nanti bisa dilaporkan status tenaga pendidik, capaian hasil belajar siswa, hasil assessment tenaga pendidik yang mana bisa mempengaruhi karir mereka juga,” ujarnya.
Tidak itu saja, nantinya berbagai informasi bisa diakses seperti jumlah sekolah, capaian peserta didik. Hal ini bisa menjadi evaluasi dari pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan. Informasi berbasis data ini bisa diakses juga oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga mereka bisa melihat kondisi ril, walaupun tidak berada di Kepri.
“Permasalahan yang kami hadapi selama ini juga bisa mereka lihat. Ke depan Kepri bisa punya peta pendidikan yang lengkap. Tentu kami mendorong informasi berbasis data ini bisa segera terealisasi dalam waktu dekat ini,” Ungkap mantan Sekretaris Disdik Batam ini. (*)
Reporter: YULITAVIA