batampos – Pemerintah Kota Batam berupaya menjamin ketersediaan komoditi atau kebutuhan pokok untuk menjaga laju inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Batam, Mardanis, mengatakan, berdasarkan hasil rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah diminta untuk menjamin tidak ada kelangkaan terhadap ketersediaan bahan pokok.
“Jadi fokus kami adalah menjaga inflasi ini agar tetap berada di zona aman. Untuk komoditi pokok dipastikan aman. Hal ini guna menekan terjadinya lonjakan harga. Karena dampak kenaikan ini sudah pasti berimbas pada semuanya, termasuk harga komoditi,” ujarnya, Rabu (7/9/2022).
Ia menjelaskan, pasokan kebutuhan pokok ke Batam masih aman dan lancar. Pihaknya juga mendorong adanya peningkatan hasil petani lokal. Hal ini guna membantu pemerintah dalam pemenuhan terhadap permintaan pasar.
Meskipun belum bisa memenuhi kebutuhan dalam jumlah yang banyak, namun setidaknya dengan semakin berdayanya petani lokal diharapkan bisa menjadi penyokong bagi ketahanan pangan di Kota Batam.
Kepala Kabag Perekonomian Setdako Batam, Zul Arif, mengatakan, berdasarkan hasil zoom dengan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, bahwa untuk membantu masyarakat, provinsi berupaya memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT).
Direncanakan Rp 300 ribu untuk satu KK yang terdata sebagai penerima yang layak. Untuk itu, daerah diminta untuk menyiapkan data yang sudah terverifikasi. Rencananya dana bantuan ini akan diberikan Oktober mendatang.
“Jadi nanti provinsi dan daerah bersama-sama membantu masyarakat Batam. BLT ini juga tergantung ketersediaan anggaran nantinya. Karena provinsi juga anggaranya terbatas, makanya Pemko Batam juga harus menyiapkan anggaran,” ujarnya.
Terkait data penerima bantuan ini akan diminta kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Penerima bantuan merupakan warga yang layak menerima dan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah atau Kemensos.
“Jadi data ini yang tengah disiapkan. Tentu data yang ada harus diverifikasi agar menghindari tumpang tindih penerima bantuan,” sebutnya.
Zul menambahkan Pemko Batam berupaya hadir untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM ini. Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah tengah menyiapkan program yang bisa diambil untuk meminimalisir dampak kenaikan harga BBM.
“Intinya Pak Wali ingin membantu masyarakat. Untuk mekanismenya seperti apa masih dibahas pada rapat Jumat ini. Nanti akan difinalkan hasilnya setelah pembahasan diselesaikan,” tutupnya.(*)
Reporter: Yulitavia