batampos – Pemko Batam mempersiapkan anggaran Rp17 miliar untuk menekan inflasi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pihaknya sudah membahas hal ini di lingkungan internal Pemko Batam. Rencananya anggaran bantuan akan diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja tidak terduga sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
“Dana yang standby saat ini adalah Rp 17 Miliar. Namun ini bisa saja berubah karena melihat situasi di lapangan nantinya,” kata dia, usai penyerahan BLT di Kantor PT Pos Indonesia Batam, Rabu (8/9/2022).
Rudi menjelaskan, penggunaan anggaran ini termasuk dalam dana darurat dan diperlukan surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan refocusing tanpa proses. Hal ini serupa dengan waktu penanganan Covid-19 lalu.
“Karena angka ini belum disahkan, jadi masih bisa berubah tergantung kondisi di lapangan nantinya. Jadi sesuai kemampuan kita juga, berapa yang bisa kami bantu nanti,” ujarnya.
Terkait penerima bantuan, Rudi menerangkan adalah mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan pusat.
Untuk menghindari terjadinya penerima ganda, tim akan melakukan verifikasi calon penerima bantuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan ketika penyaluran bantuan.
“Tidak boleh double. Jangan sampai mereka sudah terima dari pusat, dari daerah terima juga. Ini yang kami hindari. Makanya dibutuhkan verifikasi,” ucapnya.
Pemerintah daerah diminta untuk menjaga agar inflasi berada di angka yang aman. Untuk itu diperlukan upaya dan usaha agar tidak ada gejolak inflasi yang berlebihan ditimbulkan akibat menurunnya daya beli masyarakat.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, kebijakan penyerta berupa pemberian bantuan ini merupakan salah satu upaya, untuk mengendalikan inflasi.
Kebijakan menaikkan harga BBM, tentu pemerintah juga menyiapkan solusi bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, Batam tidak pernah luput dari hal ini. Pusat selalu memberikan perhatian kepada masyarakat Batam,” sebutnya.
Pasca kenaikan harga BBM, salah satu yang menjadi fokus daerah adalah memastikan agar inflasi ini jangan mengalami kenaikan yang luar biasa, akibat rendahnya daya beli. Sekarang ini, pemerintah berupaya menjaga agar iklim inflasi ini berada di zona aman.
“Kalau naik terlalu jauh tidak baik, dan turun terlalu jauh dari angka amannya juga tidak bagus. Makanya pemerintah menghadirkan solusi yang bisa menjaga kondisi inflasi berada di zona aman,” tutupnya.(*)
Reporter: Yulitavia