Minimnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah di Provinsi Kepri terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan proses pembelajaran di sejumlah sekolah swasta, menyebabkan banyak sekolah swasta terpaksa berhenti beroperasi.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur. Untuk itulah, Sirajudin Nur meminta kepada pemerintah daerah untuk menggelontorkan bantuan dan dukungan terhadap keberadaan sekolah swasta di Provinsi Kepri ini.
Merujuk pada pasal 55 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tegas menyebut bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat, dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah.
ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur, saat mengikuti rapat bersama bersama instansi pemerintah Provinsi Kepri.
“Atas aturan di pasal itulah, jelas dan tegas bahwa pemerintah dapat membantu atau memberikan dukungan penyelenggaraan pendidikan kepada sekolah swasta. Saya meminta kepala daerah dalam hal ini Gubernur Kepri untuk segera menganggarkan bantuan atau subsidi demi keberlangsungan sekolah swasta di Kepri ini,” tegas politisi PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kepri selama dua periode berturut-turut ini.
Berdasarkan pantauan di lapangan yang pria kelahiran 11 Juni 1973 ini, banyak didapati sekolah swasta yang terpaksa berhenti beroperasi karena minimnya sarana dan prasarana, serta minimnya keuangan mereka untuk membayar gaji para pengajar.
Tak itu saja. Pola pikir para orangtua di Kepri yang berlomba-lomba memasukkan dan memaksakan anaknya ke sekolah negeri yang diminati, juga menjadi kendala dan faktor tumbangnya keberlangsungan sekolah swasta di Kepri ini.
“Jadi kita terpaksa menanggung beban berat setiap datang PPDB. Kondisi seperti ini menjadi dilematis di tengah belum meratanya kualitas dan kuantitas infrastruktur sekolah negeri milik pemerintah,” terang calon Anggota DPD RI dari Dapil Kepri 2024 mendatang ini.
Adapun sekolah swasta yang berkualitas dan jadi favorit di masyarakat, lanjut Sirajudin Nur, terpaksa mengenakan biaya yang mahal ke para walimurid, karena memang sekolah swasta tak mendapatkan subsidi pembangunan dari pemerintah. Untuk membiayai keberlangsungan belajar mengajar, mereka harus membiayai sendiri secara mandiri.
“Untuk itulah, solusi terbaiknya agar keberlansungan sekolah swasta di Kepri tetap eksis, pemerintah daerah harus memberikan subsidi. Nantinya setelah subsidi digelontorkan oleh pemerintah daerah, sekolah swasta juga harus mau menerapkan standar biaya pendidikan yang terjangkau tanpa mengurangi kualitasnya. Inilah yang saya sebut win-win solution, sekolah terbantu, sebaliknya sekolah juga harus membantu para walimurid untuk mengenakan biaya sekolah yang sewajarnya,” terang Sirajudin Nur.
Terkahir, Sirajudin Nur menegaskan kepada pemerintah daerah harus memiliki konsepsi yang jelas terkait keberadaan sekolah swasta yang ada di sejumlah daerah di Kepri ini.
“Peran serta lembaga pendidikan swasta sangat penting dan sangat berarti bagi pengembangan dunia pendidikan di Kepri ini, perhatikan nasib keberlangsungan mereka,” ujar pria yang terkenal dengan penguasaan sejumlah aturan dan perundang-undangan di DPRD Provinsi Kepri ini mengakhiri. (*)