Berdasarkan data BPS tahun 2023, rasio indeks ketimpangan ekonomi masyarakat di Batam mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2021, tercatat indeks ketimpangan ekonomi masyarakat di Batam dari 0,334, meningkat menjadi 0,336 pada 2022. Sejak 2018, rasio indeks ketimpangan ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun.
ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama instansi Pemerintah Provinsi Kepri.
Menanggapi terus meningkatnya indeks ketimpangan ekonomi di masyarakat, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur, menegaskan bahwa tingginya angka kesenjangan atau ketimpangan ekonomi, akan berdampak luas dan memiliki konsekuensi pada ketidakstabilan sosial, ketidakadilan ekonomi, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan gejolak sosial.
”Penyebab ketimpangan ekonomi di masyarakat sendiri sangat beragam. Meliputi misalnya perbedaan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi,” terang politisi PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri selama dua periode berturut-turut ini.
Menurut pria kelahiran 11 Juni 1973 ini, dampak ketimpangan ekonomi yang terjadi, harus menjadi perhatian penting pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Sebab, faktanya sejumlah program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah daerah, selama ini belum berorientasi pada aspek pemerataan ke masyarakat.
”Problem yang mendasar dari kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, yang paling pokok adalah mengenai arah kebijakan pembangunan yang terlalu eksklusif melalui penguasaan sumber-sumber daya produktif, kesempatan dan kebijakan oleh sekolompok orang atau golongan,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Sirajudin Nur, akses warga miskin dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, sangat minim sekali, tak dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan pembangunan, termasuk program pengembangan SDM masyarakat yang tidak menyasar kelompok-kelompok rentan.
”Menurut saya, ketimpangan ekonomi sendiri merujuk pada kesenjangan yang signifikan antara kelompok berpendapatan tinggi dengan rendah dalam sebuah masyarakat atau negara,” ujarnya.
Di antara penyebab ketimpangan ekonomi yang beragam tersebut, meliputi perbedaan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi.
Atas adanya ketimpangan ekonomi di masyarakat itulah, Sirajudin Nur mendesak agar pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan pembangunan, agar lebih pro kepada keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
”Salah satu sektor yang penting untk diprioritaskan adalah pendidikan. Tingkatkan akses terhadap pendidikan, investasi dalam pendidikan yang berkualitas, dan akses yang merata ke pendidikan, harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Tak itu saja, sambung Sirajudin, program beasiswa, bantuan pendidikan, dan pelatihan keterampilan juga harus disediakan untuk memastikan semua individu, mendapatkan kesempatan yang adil dalam mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi. (*/adv)