Terus meningkatnya jumlah janda di Batam, menjadi perbincangan yang sangat menarik saat anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur, menggelar reses masa sidang III 2023 bertemakan temu dialog dengan warga di Perumahan Taman Bepede Belian, Batam Kota, Sabtu (25/11). Tak tanggung-tanggung, dari Januari hingga November 2023 ini saja, data dari Pengadilan Agama Kota Batam mencatat, telah mengabulkan sebanyak 1.376 perkara perceraian, yang berarti akan terus ada penambahan jumlah janda baru di Kota Batam ini.
ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur (tengah), berdialog dengan masyarakat di Perumahan Taman Bepede, Belian, Batam Kota, saat menggelar reses masa sidang III 2023 bertemakan temu dialog, Sabtu (25/11).
Atas hal itulah, Sirajudin Nur mengusulkan agar di Batam ini segera dibentuk Persatuan Janda Batam Madani. Alasannya, dengan adanya wadah untuk para janda, diharapkan pada janda, khususnya janda lansia bisa hidup mandiri tanpa mengandalkan belas kasihan orang lain.
”Persoalan banyaknya janda di Batam ini, pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab, baik terhadap janda maupun anak-anaknya. Salah satu caranya yakni dengan menggelar pelatihan softskill untuk meningkatkan kompetensi, subsidi biaya sehari-hari seperti misalnya listrik dan air digratis, jaminan kesehatan dan bantuan subsidi ekononi,” ujar Sira, panggilan akrabnya Sirajudin Nur yang juga calon anggota DPD RI tahun 2024 dari dapil Provinsi Kepri ini.
Politikus PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri selama dua periode berturut-turut dari Kota Batam ini juga mengungkapkan, dari data terbaru kesejahteraan sosial (DTKS) periode Desember 2021, sebanyak 3.546 janda yang tersebar di 12 Kecamatan di Batam, di kemudian hari diharapkan ribuan janda tersebut, bisa mendapatkan kesejahteraan ekonomi yang layak.
Atas ide dan usulan tersebut, langsung disambut baik oleh ratusan warga Perumahan Taman Bepede Batam Kota.
Sementara Ketua RT Perumahan Taman Bepede, Ery Syahrial, membenarkan bahwa banyaknya janda di Batam sendiri, merupakan isu ekonomi yang harus diseriusi dan diperhatikan. Berkaca dari pengalamannya saat menjabat sebagai komisioner KPAD, bahwa beberapa anak yang bermasalah, berasal dari keluarga yang secara ekonomi bermasalah.
Selain itu, dari penyerapan aspirasi masyarakat, disampaikan beberapa usulan yang cukup menjadi perhatian, seperti perlunya kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan, terutama untuk masyarakat tidak mampu, pembangunan dan perbaikan masjid, serta pembangunan gapura masuk perumahan yang dilengkapi penerangan jalan.
”Dengan adanya Pak Sirajudin turun ke masyarakat langsung seperti ini, maka dapat menyerap langsung dan mendengar aspirasi masyarakat, serta apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan Pak Sirajudin ke masyarakat, semoga apa yang menjadi target perbaikan dari kami, bisa segera terwujud,” terang Ery Syahrial mengakhiri. (*)