batampos – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melakukan langkah efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan dilakukan pada pos-pos tertentu yang dianggap tidak berdampak langsung bagi masyarakat maupun pembangunan daerah.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyebut penghematan anggaran lebih menyasar pada perjalanan dinas serta acara-acara pemerintahan yang biasanya diselenggarakan di hotel. Kebijakan ini diambil untuk memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami melakukan efisiensi di beberapa sektor, seperti perjalanan dinas dan acara seremonial. Namun, untuk sektor yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, serta pembangunan daerah, anggarannya tetap aman,” kata dia, Selasa (25/2) di Batam.
Efisiensi ini, lanjutnya, tidak akan berpengaruh pada kesejahteraan ASN di lingkup Pemprov Kepri. Menurutnya, tunjangan kinerja (tukin) pegawai tidak akan dipotong meskipun ada pemangkasan anggaran yang cukup signifikan.
Baca Juga: Stok Sembako di Batam Aman Jelang Ramadan, Pemko Siapkan Operasi Pasar
“Untuk tunjangan pegawai tetap berjalan seperti biasa. Kami memastikan hak pegawai tidak terganggu meskipun ada pemangkasan anggaran sekitar Rp280 miliar,” ujarnya.
Pemangkasan hanya menyasar pada kegiatan yang sifatnya seremonial atau perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan pemerintah pusat dalam pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
Nyanyang juga menegaskan, bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat kinerja pemerintahan di Kepri. Malah efisiensi bakal membuat penggunaan anggaran lebih efektif dan transparan.
“Kami pastikan pemangkasan ini tidak mengganggu kinerja pemerintah. Justru ini menjadi dorongan bagi kami untuk lebih bijak dalam menggunakan anggaran,” katanya.
Instruksi efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk memastikan setiap dana yang digunakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran mereka.
Di Kepri, sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Anggaran untuk layanan kesehatan, bantuan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar tetap dialokasikan tanpa ada pemotongan.
“Fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat. Program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan sesuai rencana,” kata Nyanyang.
Baca Juga: Dua Tersangka Korupsi Pengelolaan Anggaran RSUD Batam Tahun 2016 Dilimpah ke Pengadilan
Ia berharap kebijakan efisiensi ini dapat menjadi langkah awal bagi Pemprov Kepri dalam menciptakan tata kelola anggaran yang lebih efektif. Dengan demikian, keuangan daerah dapat lebih terarah dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Ke depan, Pemprov Kepri berencana terus mengevaluasi efektivitas anggaran yang digunakan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memiliki manfaat nyata dan tidak terbuang sia-sia. (*)
Reporter: Arjuna