batampos – BP Batam sudah mulai mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan air bersih dengan PT Air Batam Hulu-Hilir (ABH-ABHi), yang merupakan bagian dari PT Moya Indonesia.
Menurut Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan pelayanan air bersih di Batam semakin membaik. Ia juga mencontohkan Kota Tanggerang juga bekerja sama dengan PT Moya yang kualitasnya sudah baik.
“Kami sampai mengundang dari Kota Tangerang, yakni PT Moya, untuk memberikan komparasi antara PKS yang kita buat dengan yang mereka buat,” katanya, Rabu (30/4).
Ia harap langkah ini dapat dimaknai sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat dalam menjawab kebutuhan dasar seperti air bersih.
Namun, Direktur PT ABH-ABHi, Mujiaman Sukirno, mengaku belum mengetahui secara detail evaluasi seperti apa yang tengah dilakukan oleh BP Batam. Sejauh ini pihaknya belum dilibatkan dalam proses evaluasi tersebut.
“Kita belum tahu apa saja yang dievaluasi. Kami belum dilibatkan,” ujar dia, Kamis (1/5).
Meski demikian, ia menjelaskan evaluasi rutin sejatinya memang dilakukan secara berkala berdasarkan PKS. Evaluasi itu mencakup kinerja, pelayanan, hingga parameter-parameter teknis yang telah disepakati bersama.
“Evaluasi secara standar rutin selalu dilakukan karena itu amanah dari PKS,” katanya.
Menurut dia, evaluasi idealnya diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kalau menurut saya, interpretasi saya kira-kira adalah bagaimana unsur pelayanan itu bisa ditingkatkan sehingga masyarakat mendapat manfaat lebih baik,” tambahnya.
Pihaknya juga mengakui adanya tantangan serius dalam pelayanan air bersih di Batam. Keluhan masyarakat soal suplai air yang tak stabil dalam beberapa tahun terakhir, menurutnya, berkaitan erat dengan keterbatasan infrastruktur.
Ia mengungkapkan, fasilitas air bersih yang saat ini dioperasikan sebagian besar dibangun pada era 2000-an, dan hanya sekitar 10 persen infrastruktur yang dibangun setelah 2015. Proyek terbaru baru dimulai pada 2024.
“Selama perjalanan ini, saya melihat investasi di bidang air itu sangat rendah. Sedangkan pertumbuhan kebutuhan air sangat tinggi,” kata Mujiaman.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur air selama 10 tahun terakhir sangat tertinggal dibanding lonjakan kebutuhan. “Kebutuhan airnya di atas rata-rata nasional, tapi pembangunan tertinggal jauh,” lanjutnya.
Mujiaman menambahkan, meski pasokan air baku mencukupi, sekitar 5.000 liter per detik, kapasitas produksi masih di kisaran 4.500-an liter per detik, sementara kebutuhan masyarakat mencapai 4.700 liter per detik.
“Masalah utamanya ada pada jaringan distribusi, terutama ke wilayah-wilayah seperti Kampung Bonjen, Tiban Kampung, dan Sei Lekop. Fasilitas ke sana memang belum memadai,” katanya. (*)
Reporter: Arjuna