batampos – Di tengah meningkatnya curah hujan dan banjir yang kian meluas di berbagai wilayah Kota Batam, keberadaan truk-truk pengangkut tanah untuk proyek pematangan lahan justru menjadi sumber keresahan baru bagi masyarakat, khususnya di kawasan Batuaji, Sagulung, hingga Marina, Kecamatan Sekupang.
Warga mengeluhkan aktivitas hilir mudik kendaraan proyek tersebut yang mengotori jalan dengan ceceran tanah. Saat hujan turun, kondisi jalan menjadi licin dan membahayakan pengendara. Tak hanya itu, dampaknya disebut turut memperparah kondisi banjir yang kian tak terkendali.
Sejumlah proyek pematangan lahan di sana diduga menimbun kawasan resapan air dan mempersempit aliran sungai demi kepentingan pembangunan. Hal ini banyak ditemukan di wilayah pesisir dan alur sungai yang sebelumnya menjadi area serapan alami
Di wilayah Dapur 12 Sagulung, misalnya, proyek-proyek ini menimbun hutan bakau dan rawa-rawa yang berperan penting sebagai kawasan serapan air. Dampaknya, air hujan tidak lagi terserap secara alami dan langsung menggenangi permukiman warga.
Hal serupa juga terjadi di Marina dan Tanjunguncang, Batuaji. Proyek pematangan lahan di sana kerap memotong jalur aliran air. Akibatnya, banjir menjadi ancaman nyata setiap kali hujan deras melanda. Bahkan, evakuasi warga sempat dilakukan di Perumahan Beni Raya Marina baru-baru ini.
“Ini akan terus terjadi kalau kawasan resapan air dan sungai terus ditimbun. Truk-truk tanah beroda sepuluh masih terus berlalu-lalang menimbun lokasi proyek yang jelas-jelas mengganggu daerah aliran air,” ujar Herman, tokoh masyarakat di Tanjunguncang.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Suhar, mengakui bahwa persoalan banjir harus ditangani secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menangani masalah ini, bukan hanya pemerintah kota semata.
“Penanganan banjir harus komprehensif. Di hulu, kita harus menjaga kawasan tetap hijau agar limpasan air permukaan (run off) berkurang. Di tengah, drainase yang ideal harus disiapkan. Di hilir, reklamasi harus dikendalikan agar aliran air ke laut tidak tertahan,” jelas Suhar.
Ia menyoroti perlunya sinergi antara instansi terkait seperti Bina Marga, SDA, dan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk membenahi sistem drainase lingkungan. Di sisi lain, pengawasan terhadap proyek reklamasi dan pematangan lahan di pesisir perlu diperketat.
Jika tak segera ditangani secara menyeluruh, banjir di Batam bukan hanya akan menjadi bencana musiman, tapi juga ancaman permanen yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga. Suara masyarakat pun semakin nyaring menuntut tindakan nyata dari semua pihak terkait. (*)
Reporter: Eusebius Sara