batampos – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri menggelar sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston Nagoya Thamrin, Batam, pada Rabu (25/6), dan turut menggandeng DPRD Kepri serta sejumlah pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan.
Kepala Dinas ESDM Kepri, Muhammad Darwin, menjelaskan sosialisasi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman para pemangku kepentingan terhadap regulasi baru yang mendorong pemanfaatan PLTS Atap.
“Kita ingin regulasi ini tersampaikan dengan baik kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk umum, khususnya PLN Batam dan pelaku usaha lainnya,” katanya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, serta Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM. Lalu, ada juga perwakilan dari PLN Batam. Ketiganya berperan langsung dalam implementasi regulasi dan pengembangan PLTS di tingkat nasional maupun daerah.
Baca Juga: Proyek Pelebaran Jalan R Suprapto Dikebut, Akses Ditutup Sementara
Darwin menyebut, Kepri telah merintis penggunaan PLTS untuk melistriki pulau-pulau kecil yang berpenduduk di bawah 30 kepala keluarga. Saat ini, sekitar 15 pulau di Kepri telah mendapatkan pasokan listrik dari PLTS yang dibangun oleh pemerintah provinsi.
Selain itu, terdapat sekitar 10 pulau lainnya yang sudah menerima bantuan PLTS komunal dari pemerintah pusat. Sistem ini mampu menyediakan listrik secara berkelanjutan dan menjadi solusi andal untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Darwin menyampaikan, PLN Persero berkomitmen membangun PLTS komunal di enam lokasi di Kepri sepanjang 2024. Ia harap, pembangunan ini mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya hanya mendapat listrik selama 14 jam per hari.
“Tiga lokasi di antaranya berada di Batam, dua di Lingga, dan satu di Karimun,” ujar dia.
Hingga 2027 mendatang, puluhan pulau di Kepri dijadwalkan akan mendapatkan fasilitas PLTS komunal. Ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah bersama PLN untuk mewujudkan elektrifikasi merata dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Dinas ESDM Kepri, saat ini masih ada sekitar 30 pulau di Kepri yang belum menikmati layanan listrik dari PLN atau pemerintah. Sebagian dari pulau-pulau tersebut masih mengandalkan swadaya masyarakat, sementara sebagian lainnya hanya memiliki pasokan listrik terbatas.
Peningkatan layanan listrik juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan lain, seperti tower crossing dan kabel laut. “Kalau jarak antarpulau di bawah 500 meter, bisa kita sambungkan pakai tower crossing. Ini sudah kita lakukan di Bintan, Galang, dan Lingga,” tambah Darwin.
Baca Juga: Selidiki Penyebab Kebakaran Kapal di PT ASL Tanjuncang, Polisi Libatkan Puslabfor Medan
Untuk pulau-pulau dengan kebutuhan listrik besar dan jarak yang lebih jauh, pemerintah menggunakan kabel laut sebagai solusi. Pulau-pulau seperti Dabo, Singkep, Selayar, Sambu, dan Pulau Buluh kini sudah mulai terhubung dengan jaringan listrik utama melalui teknologi ini.
Pihaknya optimistis bahwa pemerataan akses listrik di wilayah kepulauan akan semakin cepat terwujud. Upaya ini juga sejalan dengan target nasional dalam transisi energi dan pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTS. (*)
Reporter: Arjuna