Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau tahun ajaran 2025/2026 telah rampung diumumkan pada Sabtu (28/6). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, menegaskan bahwa pengumuman tersebut sudah melalui tahapan rapat pleno bersama berbagai stakeholder dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.
“Semua sudah diplenokan. Mulai dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Balai Jaminan Mutu, Inspektorat, Ombudsman, hingga Inspektorat Wilayah Daerah (Iswarda) sudah turun langsung ke lapangan,” kata Andi Agung kepada Batam Pos, Minggu (29/6).
Ia menjelaskan, dari sekitar 29 ribuan siswa yang mendaftar di seluruh Kepri, baik yang diterima maupun belum diterima, seluruh proses dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Meski begitu, Andi mengakui bahwa dinamika di lapangan tetap ada, mulai dari kekurangan dokumen hingga kendala administratif lainnya.
“Banyak juga ditemukan orang tua atau murid yang secara administrasi belum memenuhi syarat, misalnya Kartu Keluarga (KK) yang terbit kurang dari satu tahun. Ada juga yang tidak mendaftar karena ketidaktahuan atau kurang informasi. Tapi pada prinsipnya, semua itu sudah didata dan kami minimalisir permasalahannya,” ujarnya.
Kondisi khusus terjadi di Kota Batam. Andi mengungkapkan bahwa minat siswa untuk masuk ke SMK di Batam saat ini sangat tinggi, bahkan melebihi kapasitas yang tersedia. Sementara itu, di sisi lain, daya tampung untuk SMA justru masih belum terpenuhi di beberapa sekolah.
“Di Batam, tren sekarang anak-anak lebih banyak memilih SMK. Padahal jumlah SMA dan SMK tidak jauh berbeda, SMA ada 9 sekolah, SMK ada 11. Namun jumlah peminat SMK jauh lebih banyak,” kata Andi.
Ia menyebutkan, beberapa SMA yang sudah penuh dan tidak dapat lagi menampung siswa karena Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah dikunci, yakni SMA Negeri 1, 3, 5, 8, dan 16. “Data dapodik sudah terkunci, jadi tidak bisa ditambah lagi siswa baru di sekolah-sekolah itu. Tapi masih banyak SMA lain yang masih memiliki kuota,” lanjutnya.
Contohnya, SMA Negeri 1 Batam saat ini sudah terisi penuh dengan 300 lebih siswa. Namun, SMA Negeri 4, SMA 24, dan SMA 29 masih memiliki ruang daya tampung. SMA 20 dan SMA 26 juga bahkan masih kekurangan sekitar 80 siswa.
SMK Kekurangan Kuota, Solusi dengan Konversi Sekolah
Permasalahan yang lebih menonjol justru terjadi pada tingkat SMK. Beberapa sekolah seperti SMK Negeri 1, SMK 4, SMK 5, SMK 6, dan SMK 7 sudah penuh. Sementara SMK Negeri 2, 3, 8, 9, 10, dan 11 masih belum terpenuhi daya tampungnya.
“SMK Negeri 1 memang menjadi yang paling banyak diminati, dan saat ini sudah kelebihan daya tampung. Maka, kami arahkan ke SMK yang masih kosong, seperti SMK 8 dan SMK 11 yang masih bisa menerima siswa baru,” katanya.
Untuk jangka pendek, Dinas Pendidikan Kepri merencanakan langkah solutif dengan mengonversi salah satu SMA di Batuaji menjadi SMK. Ini dilakukan untuk menampung lonjakan peminat SMK yang tidak tertampung.
“Salah satu SMA akan kita alihkan menjadi SMK. Kita siapkan guru-gurunya, sarana praktik seperti workshop akan sementara dititipkan di SMK 1 dan SMK 5 sesuai jurusannya. Namanya sekolah baru tentu bertahap penyesuaiannya,” jelas Andi.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan, terdapat dua alasan utama mengapa ada siswa yang tidak diterima. Pertama, karena tidak lolos seleksi berdasarkan peringkat nilai atau zonasi. Kedua, karena dokumen tidak lengkap, seperti KK yang belum satu tahun.
Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa seluruh anak tetap harus mendapatkan hak pendidikan. Pemerintah pusat hingga Gubernur Kepri juga telah menginstruksikan agar tidak ada satu pun anak yang tidak mendapatkan bangku sekolah.
“Semua anak harus sekolah. Kalau RDT (Ruang Daya Tampung) suatu sekolah sudah penuh, tidak bisa dipaksakan. Tapi kami pastikan ada alternatif sekolah lain yang masih bisa menampung,” tegasnya.
Dinas Pendidikan juga mengimbau orang tua agar tidak memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah tertentu yang sudah penuh. Andi menyebut, pilihan sekolah masih terbuka luas di banyak titik di Batam, khususnya di SMA dan SMK yang belum penuh.
“Tolong disampaikan ke masyarakat, tidak ada anak yang tidak bisa sekolah. Hanya saja jangan memaksakan di sekolah-sekolah favorit tertentu. Kami sudah siapkan solusinya dan akan terus pantau perkembangan ini,” pungkasnya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra