batampos – Pemerintah mengakui sejumlah persoalan mendasar yang selama ini memicu banjir di Kota Batam. Setelah melakukan peninjauan intensif selama 18 hari di sembilan kecamatan utama (mainland), BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengklaim telah berhasil memetakan akar persoalan.
Peninjauan langsung itu dipimpin oleh Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto. Setiap titik banjir ditelusuri untuk mengetahui faktor penyebabnya secara rinci. Hasilnya, pemerintah kini memiliki peta lengkap mengenai penyebab banjir yang selama ini tak kunjung tuntas.
“Sudah kita identifikasi dan terindikasi penyebab utamanya. Dengan tinjauan itu, kita bisa rumuskan pengobatannya,” kata Mouris, Minggu (6/7).
Banjir yang kerap terjadi di wilayah Batam ternyata disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan kesalahan tata kelola lingkungan. Salah satu yang paling dominan adalah kondisi topografi wilayah yang berbentuk cekungan sehingga memerangkap air saat hujan deras.
Baca Juga: Kasus Jual Beli Kavling Bodong di Sagulung, Kapolresta: Besok Warga Melapor ke Polresta
Faktor struktural buatan manusia justru menjadi pemicu utama. Saluran drainase yang terlalu kecil, tersumbat oleh sampah, atau bahkan putus di tengah jalan, menyebabkan air tidak bisa mengalir menuju hilir.
“Banyak saluran air yang terputus. Air terjebak dan akhirnya meluap. Ini diperparah dengan bangunan liar yang berdiri di Garis Sempadan Sungai (GSS),” kata dia.
Masalah inilah yang disebut-sebut menjadi penghambat utama upaya normalisasi. Beberapa aliran air tidak dapat dibuka karena terhalang oleh bangunan permanen yang berdiri di atasnya.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan dua jalur solusi: jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, normalisasi drainase dengan alat berat dan pembersihan saluran air dilakukan secara masif. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah merencanakan pembangunan drainase baru, pelebaran saluran air, hingga pembangunan kolam retensi multifungsi di sejumlah titik rawan banjir.
“Kita benahi satu per satu secara maraton. Pemerintah saat ini melakukan langkah cepat untuk solusi jangka pendek dan mulai menyiapkan proyek besar untuk jangka panjang,” ujarnya.
Baca Juga: Lima Bulan Berlalu, Polisi Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pelabuhan Batuampar
Menurutnya, proyek jangka panjang ini memerlukan perencanaan matang dan dukungan anggaran besar. Beberapa proyek seperti penggantian box culvert dengan jembatan juga sudah masuk daftar prioritas.
“Solusi jangka panjang ini akan kita masukkan ke perencanaan 2026. Tapi beberapa persiapan sudah kita mulai sejak sekarang,” katanya.
Di sisi lain, pihaknya juga meminta dukungan lintas sektor dan partisipasi warga dalam menjaga kelestarian drainase. Tanpa itu, sebaik apa pun perencanaan pemerintah, banjir akan terus berulang.
“Jangan membuang sampah di saluran air. Warga harus ikut menjaga lingkungan, karena ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Perrbaikan infrastruktur tanpa kesadaran masyarakat tidak akan membawa hasil maksimal. Perubahan pola hidup menjadi kunci mengatasi masalah banjir yang sudah menahun.
“Upaya kami sudah maksimal. Kini tinggal bagaimana semua pihak turut serta. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergandengan tangan,” kata Mouris.
Ia pun berharap warga Batam bersabar dan mendukung setiap langkah yang diambil pemerintah, meski progresnya bertahap dan belum bisa langsung menyelesaikan seluruh persoalan.
“Kami komitmen menuntaskan persoalan banjir ini. Tapi tentu tidak bisa instan. Perlu waktu, dana, dan kerja sama dari semua elemen masyarakat,” ujar dia. (*)
Reporter: Arjuna