batampos – Pencanangan Program Pemagangan Kerja oleh Presiden Prabowo Subianto disambut sebagai angin segar bagi lulusan baru atau fresh graduate di seluruh Indonesia.
Program ini menawarkan kesempatan magang selama enam bulan dengan dukungan honorarium setara Upah Minimum Provinsi (UMP) di setiap daerah. Skema ini menjadi langkah strategis untuk menekan angka pengangguran sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan di Tanah Air.
Kebijakan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Di Provinsi Kepri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Diky Wijaya, menjelaskan program pemagangan sejatinya sudah berjalan sejak 2023 di bawah arahan Gubernur Ansar Ahmad.
Model yang diterapkan Kepri mengedepankan pola berbagi peran antara pemerintah dan pelaku usaha, di mana peserta magang mendapat dukungan transportasi untuk mendukung kelancaran kegiatan.
“Alhamdulillah, program ini terbukti strategis dan sangat membantu masyarakat Kepri memasuki dunia kerja. Dari 1.200 peserta magang, hampir 97 persen langsung diterima bekerja di tempat mereka magang,” ujarnya, Rabu (17/9).
Menurutnya, angka tersebut menjadi bukti bahwa sinergi pemerintah dan dunia usaha saling membutuhkan dalam penyediaan tenaga kerja. Kesuksesan program pemagangan di Kepri tidak lepas dari komitmen pemerintah provinsi
Katanya, Gubernur Ansar aktif mendorong industri untuk membuka pintu lebih luas bagi tenaga kerja baru melalui mekanisme magang. Dengan cara ini, dunia usaha memperoleh calon pekerja yang sudah terlatih, sementara masyarakat mendapat jalan masuk menuju kesempatan kerja yang lebih permanen.
Untuk tahun 2026, Pemprov Kepri merancang fokus baru dengan menitikberatkan pemagangan di sektor pariwisata. Sektor ini dipandang sebagai salah satu penopang ekonomi daerah yang memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja. Setidaknya 500 peserta magang direncanakan ditempatkan di hotel-hotel yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
“Gubernur ingin konsentrasi tahun depan adalah pariwisata. Program pemagangan ini akan memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal agar siap menghadapi kebutuhan industri perhotelan dan sektor terkait lainnya,” kata Diky.
Dengan rencana tersebut, pemerintah daerah berharap program pemagangan tidak hanya berdampak pada penurunan pengangguran, tetapi juga mampu menekan angka kemiskinan ekstrem di Kepri. Keberlanjutan program dinilai akan semakin maksimal jika didukung dengan alokasi APBN tahun 2026.
Masyarakat Kepri pun berharap dukungan pusat benar-benar mengalir, sehingga semakin banyak anak muda memperoleh kesempatan magang dan membuka jalan untuk bekerja.
“Kita berdoa agar Kepri mendapat luncuran APBN 2026 untuk program pemagangan. Semakin banyak kesempatan dibuka, semakin luas pula peluang masyarakat untuk terserap di dunia kerja,” kata Diky. (*)
Reporter: Arjuna