batampos – Kasus makanan basi hingga dugaan keracunan siswa menjadi alarm bagi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kepri. Polda Kepri pun turun tangan, memastikan program prioritas pemerintah itu tidak berubah menjadi ancaman kesehatan.
Karena itu, Polda Kepri menggelar rapat koordinasi sekaligus sosialisasi program MBG digelar di Gedung Lancang Kuning, Mapolda Kepri, Batam, Selasa (30/9) pagi. Kegiatan ini diikuti langsung oleh jajaran terkait serta disiarkan melalui Zoom ke seluruh Polres di bawah Polda Kepri.
Hadir dalam forum itu Kepala BPOM Kepri Ully Madasari, perwakilan Dinas Pendidikan Kepri Melda Sari, Ketua SPPG se-Kota Batam, Dokkes Polda Kepri, hingga para Kapolres dari kabupaten/kota. Kehadiran mereka sebagai bentuk evaluasi program yang menyangkut kesehatan ratusan ribu anak sekolah di Kepri.
Baca Juga: Ini Penjelasan Medis Terkait Murid SDN 016 yang Muntah dan Mual Usai Konsumsi MBG
Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin mengatakan, keterlibatan polisi dalam pengawasan MBG bukan tanpa alasan. Sejumlah kasus dugaan keracunan yang sempat terjadi di berbagai daerah, termasuk Kepri, membuat kepolisian merasa perlu memperkuat langkah preventif.
“Mungkin banyak yang bertanya kenapa polisi ikut turun dalam urusan SPPG. Jawabannya jelas, karena ada kasus keracunan yang tidak boleh dianggap sepele. Kami tidak ingin anak-anak menjadi korban. Tugas kami melakukan pencegahan sekaligus memastikan ada pertanggungjawaban jika ditemukan kelalaian,” tegas Asep.
Ia mencontohkan kasus makanan basi akibat keterlambatan distribusi. Dapur menyiapkan jam 9 pagi, tapi baru sampai sekolah jam 12 siang.
“Akhirnya makanan tidak layak konsumsi. Ini harus dievaluasi supaya tidak terulang,” ujarnya.
Ia menekankan, rapat koordinasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan ruang untuk mencari solusi nyata. Meski begitu, ia menegaskan sebelumnya juga sudah ada evaluasi.
“Tapi hari ini kami kumpulkan semua stakeholder agar pencegahan lebih maksimal,” katanya.
Menurut Asep, dugaan keracunan MBG di Kepri tidak ada unsur kesengajaan. Faktor teknis lain, seperti anak yang memiliki alergi makanan atau mengonsumsi jajanan di luar sekolah, juga bisa menjadi pemicu. “Semua faktor itu harus diperiksa secara teliti agar tidak menimbulkan salah persepsi,” jelasnya.
Dicontohkannya, Polda Kepri melalui Bidang Dokkes melakukan random sampling terhadap makanan MBG. Pemeriksaan mencakup bahan baku, proses pencucian peralatan, standar kebersihan dapur, hingga penyajian.
“Kontrol kualitas di dapur SPPG harus betul-betul dijalankan sesuai aturan. Tidak boleh ada dapur dengan fasilitas seadanya. Kita harus pastikan anak-anak menerima makanan sehat,” ujar Asep.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kepala SPPG tidak tergiur tawaran rekanan dengan harga murah tetapi kualitas rendah. Jangan korbankan mutu hanya demi biaya rendah.
“Kalau ada masalah, jangan diam. Segera laporkan. Polsek-polsek tersebar di Kepri,” katanya
Program MBG sendiri merupakan salah satu prioritas nasional untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dengan gizi yang baik, pemerintah berharap lahir generasi cerdas, sehat, dan produktif.
Namun, ia menegaskan bahwa visi besar itu hanya bisa terwujud jika eksekusi di lapangan benar-benar disiplin. “Ini program besar, masa depan anak bangsa dipertaruhkan. Jangan main-main dengan urusan gizi,” tandasnya.
Dengan sinergi antara kepolisian, BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga SPPG, Polda Kepri optimistis pelaksanaan MBG di Kepri bisa berjalan lebih baik. “Kita harus pastikan program ini memberi manfaat, bukan menimbulkan masalah,” tutup Asep. (*)
Reporter: Yashinta