batampos -Indonesia masih kehilangan potensi bisnis miliaran dolar dari sektor perawatan pesawat terbang. Meski memiliki pasar penerbangan terbesar di Asia Tenggara, hampir separuh kebutuhan perawatan armada nasional masih dikerjakan di luar negeri.
Kondisi ini mendorong pelaku industri dan pemerintah mempercepat penguatan ekosistem Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, melainkan pemain utama di kawasan Asia.
Isu itu mengemuka dalam Indonesia MRO Summit (IMROS) 2026 yang berlangsung di Batam, Senin, (9/6).
Pertemuan tersebut mempertemukan regulator, operator penerbangan, perusahaan MRO, produsen pesawat, hingga investor untuk membahas masa depan industri perawatan pesawat nasional.
Ketua Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) yang juga Direktur Utama GMF AeroAsia, Andi Fahrurrozi, mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pusat layanan MRO regional.
Pertumbuhan armada yang tinggi, pasar domestik yang luas, tenaga kerja kompeten, dan posisi geografis yang strategis menjadi keunggulan yang sulit ditandingi negara lain di kawasan.
Namun, menurut dia, keunggulan tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi kekuatan industri.
“Pertumbuhan saja tidak cukup. Untuk tetap kompetitif, kita harus membangun industri yang tangguh, inovatif, dan kolaboratif,” kata Andi.
Ia menjelaskan, industri MRO nasional sejatinya telah menunjukkan kemajuan pada sektor perawatan struktur pesawat (airframe). Sekitar 90 persen pekerjaan di segmen tersebut kini dapat ditangani di dalam negeri.
Namun persoalan muncul pada perawatan komponen dan mesin pesawat yang masih sangat bergantung pada fasilitas luar negeri.
Menurut Andi, sekitar 70 persen pekerjaan perawatan mesin pesawat Indonesia masih dilakukan di luar negeri. Ketergantungan itu membuat peluang bisnis bernilai tinggi sekaligus devisa negara mengalir ke negara lain.
“Kendala kita ada di komponen dan engine. Investasinya sangat besar. Banyak Original Equipment Manufacturer (OEM) sekarang membangun fasilitas MRO sendiri sehingga semakin eksklusif,” ujarnya.
Data industri menunjukkan sekitar 46 persen pasar perawatan pesawat nasional hingga kini masih dinikmati pelaku usaha luar negeri. Angka itu menjadi indikator bahwa kapasitas industri domestik belum mampu menangkap seluruh kebutuhan yang tersedia di pasar dalam negeri.
Karena itu, IAMSA menilai pengembangan fasilitas perawatan komponen dan mesin harus menjadi prioritas jika Indonesia ingin meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat posisi sebagai pusat MRO Asia.
Selain investasi, pelaku industri menyoroti regulasi yang selama ini dianggap menghambat efisiensi usaha. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah kebijakan larangan dan pembatasan impor (lartas) serta pengaturan klasifikasi Harmonized System Code (HS Code) untuk suku cadang pesawat.
Menurut Andi, pemerintah telah membahas berbagai skema relaksasi regulasi bagi industri penerbangan selama dua tahun terakhir. Saat ini, pelaku usaha menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan yang akan menjadi dasar teknis implementasi kebijakan tersebut.
Ia mengatakan arah kebijakan pemerintah mengakomodasi kebutuhan industri melalui penyesuaian tarif bea masuk suku cadang pesawat menjadi lebih kompetitif, termasuk sejumlah fasilitas fiskal yang dapat menekan biaya operasional MRO nasional.
“Sekarang prosesnya masih tahap simbolisasi dan kami menunggu Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan,” kata Andi.
Pelaku industri berharap penyederhanaan regulasi dapat mempercepat arus masuk komponen, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing perusahaan MRO nasional dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Pemerintah menilai penguatan industri MRO tidak dapat dipisahkan dari pembangunan konektivitas dan sistem logistik nasional.Sekretaris Deputi Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Infrastruktur Republik Indonesia, Rustam Efendi, mengatakan keberhasilan industri penerbangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah bandara atau pertumbuhan armada pesawat. Ketersediaan fasilitas perawatan yang efisien juga menjadi faktor utama dalam menentukan daya saing sektor penerbangan.
“Kalau ingin sektor penerbangan kita kompetitif, tidak cukup hanya bicara avtur atau kapasitas bandara. MRO menjadi salah satu komponen penting yang menentukan efisiensi dan keberlanjutan industri penerbangan,” ujar Rustam.
Menurut dia, sektor penerbangan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian nasional karena mampu mendorong investasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, pembangunan industri MRO masuk dalam agenda penguatan infrastruktur nasional.
Rustam mengatakan pemerintah kini mulai mengubah paradigma pembangunan dari sekadar membangun infrastruktur fisik menjadi menciptakan konektivitas yang terintegrasi.
“MRO mendukung keberhasilan penerbangan Indonesia. Jadi yang dibangun bukan hanya bandara, tetapi juga sistem pendukung yang terintegrasi dengan kawasan industri dan logistik,” katanya.
Dalam strategi tersebut, Batam menjadi salah satu wilayah yang diproyeksikan sebagai simpul utama industri MRO nasional. Letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional, kedekatannya dengan Singapura, serta keberadaan kawasan industri dinilai menjadi modal penting untuk menarik investasi sektor penerbangan.
Meski demikian, Rustam mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa begitu saja meniru model pengembangan Singapura.
“Kita boleh belajar dari Singapura, tetapi tidak bisa membandingkan secara langsung. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau. Karena itu strateginya adalah membangun beberapa titik hub dan pusat kargo,” ujarnya.
Selain Batam, pemerintah juga memprioritaskan Jakarta, Surabaya, dan Makassar sebagai simpul konektivitas nasional yang akan terintegrasi dengan kawasan industri dan logistik.
Pemerintah saat ini tengah menyelaraskan berbagai sistem pendukung, mulai dari pelabuhan laut, bandara, kawasan industri, hingga distribusi logistik untuk mempercepat pergerakan suku cadang pesawat. Langkah itu dilakukan agar waktu tunggu pengiriman komponen dapat ditekan dan biaya operasional industri menjadi lebih efisien.
Upaya tersebut mencakup penyederhanaan rantai logistik, percepatan layanan kepabeanan, optimalisasi akses transportasi menuju kawasan industri, hingga integrasi moda angkutan dengan operator pelabuhan dan jaringan distribusi nasional.
Di saat yang sama, pemerintah juga menilai ketersediaan sumber daya manusia menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Kebutuhan teknisi dan insinyur penerbangan diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan armada dan ekspansi industri MRO nasional.
Karena itu, penguatan standar industri dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun layanan MRO berstandar internasional di Indonesia.
Bagi Andi Fahrurrozi, keberhasilan Indonesia menjadi pusat MRO Asia tidak hanya bergantung pada investasi atau insentif pemerintah. Yang lebih penting adalah terciptanya ekosistem yang saling terhubung antara regulator, maskapai, perusahaan MRO, produsen pesawat, lembaga pendidikan, hingga investor.
“Keberhasilan bergantung pada kekuatan ekosistem. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, regulator, maskapai, penyedia MRO, OEM, pemasok, institusi pendidikan, dan investor,” ujarnya.(*)