batampos – Pengembangan layanan Trans Batam masih menghadapi persoalan mendasar. Hingga pertengahan 2026, Kota Batam baru memiliki 114 halte, padahal kebutuhan ideal diperkirakan mencapai sekitar 220 halte agar seluruh penumpang dapat mengakses transportasi publik dengan nyaman tanpa harus menunggu di pinggir jalan.
Kepala UPT Trans Batam Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Bambang Sucipto, mengatakan masih terdapat kekurangan lebih dari 100 halte yang harus dipenuhi secara bertahap seiring bertambahnya koridor layanan.
”Kebutuhan ideal Kota Batam sekitar 220 halte. Sekarang baru tersedia 114 halte, jadi masih kurang sekitar seratus halte lagi. Apalagi sekarang layanan sudah masuk ke koridor Bengkong sehingga kebutuhan halte juga ikut bertambah,” kata Bambang kepada Batam Pos, Rabu (2/7).
Menurut dia, keberadaan halte menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan angkutan massal. Selama halte belum tersedia secara merata, sebagian penumpang masih harus menunggu bus di tepi jalan tanpa perlindungan dari panas maupun hujan. Untuk mengejar kekurangan tersebut, Dishub menargetkan pembangunan sekitar 10 halte baru setiap tahun.
Namun Bambang mengakui, apabila hanya mengandalkan APBD, pemenuhan seluruh kebutuhan halte akan memerlukan waktu cukup lama. Karena itu, Dishub mulai membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta, khususnya pengembang kawasan industri, kawasan komersial, dan perusahaan-perusahaan besar di Batam.
”Kami akan menggandeng pihak swasta. Kami akan mengirimkan surat kepada sejumlah kawasan industri maupun perusahaan agar melalui program CSR mereka dapat membangun halte dan kemudian menghibahkannya kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pola pembangunan halte nantinya disesuaikan dengan lokasi. Halte yang berada di kawasan permukiman, sekolah, maupun fasilitas publik tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.
Sebaliknya, halte yang berada di depan pusat perbelanjaan, kawasan industri, maupun kawasan komersial diharapkan dapat dibangun oleh pengelola kawasan masing-masing.
”Kalau berada di kawasan seperti Panbil atau K-Square, kami berharap pengembang yang membangunnya. Ke depan konsep ini akan terus kami dorong agar pembangunan halte tidak sepenuhnya bergantung pada APBD,” katanya.
Menurut Bambang, langkah tersebut juga menjadi bentuk partisipasi dunia usaha dalam mendukung pengembangan transportasi publik di Batam.
Ia menegaskan, secara operasional layanan Trans Batam sebenarnya telah berkembang cukup pesat. Penambahan armada dan koridor terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, infrastruktur pendukung berupa halte dinilai belum berkembang secepat pertumbuhan jaringan layanan.
”Kalau armada dan koridor sudah berkembang. Yang masih menjadi pekerjaan rumah kami sekarang adalah melengkapi halte di sejumlah titik pelayanan,” ujarnya.
Selain memperbanyak halte, Dishub juga menargetkan peningkatan kualitas konektivitas antarmoda. Salah satunya dengan memperbaiki jalur pejalan kaki menuju halte, terutama di kawasan pelabuhan dan pusat transportasi.
Bambang mencontohkan konsep integrasi transportasi publik di Singapura, di mana penumpang tetap berjalan kaki dari terminal feri menuju stasiun MRT melalui jalur pedestrian yang aman dan nyaman.
”Kita tidak harus persis seperti Singapura. Tetapi minimal masyarakat bisa berjalan menuju halte dengan nyaman, terlindung dari hujan, jalannya bagus, dan aksesnya ramah bagi semua pengguna. Itu yang sedang kami dorong,” katanya.
Menurut dia, peningkatan kualitas halte dan akses pejalan kaki merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Kota Batam untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Dengan semakin lengkapnya infrastruktur Trans Batam, Dishub berharap transportasi publik dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus mengurangi kemacetan yang terus meningkat seiring pertumbuhan kendaraan di Kota Batam.(*)