batampos – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengusulkan agar seluruh wilayah Kepri ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ). Menurutnya, kebijakan tersebut akan menghilangkan disparitas harga barang antarwilayah sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah kepulauan.
Usulan itu disampaikan Ansar saat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago berkunjung ke Mapolda Kepri, Jumat (3/7) pagi. Menurutnya, penerapan FTZ di seluruh wilayah Kepri akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam pemerataan distribusi barang.
“Kalau bisa seluruh wilayah Kepri dijadikan kawasan pelabuhan bebas, sehingga perlakuan harga-harga barang bisa sama dan tidak ada lagi disparitas. Dengan begitu, distribusi barang antar-pulau juga tidak mengalami kesulitan,” kata Ansar usai kepulangan Menko di Polda Kepri.
Ia mengakui usulan tersebut belum dapat langsung direalisasikan karena masih memerlukan kajian mendalam dari pemerintah pusat. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari sistem pengamanan hingga potensi berkurangnya penerimaan negara.
“Tadi Pak Menteri merespons dengan baik dan bilang bagus. Namun memang perlu kajian, terutama terkait pengamanan dan kemungkinan adanya pendapatan pemerintah yang berkurang. Mudah-mudahan nanti usulan ini bisa kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Selain membahas penguatan ekonomi, rapat juga menyoroti keamanan wilayah perbatasan Kepri yang selama ini rawan menjadi jalur berbagai tindak kejahatan lintas negara, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan narkotika, hingga aktivitas penambangan ilegal.
Ansar mengatakan persoalan tersebut telah menjadi pembahasan bersama. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan terus memperkuat koordinasi dalam pengawasan wilayah perbatasan.
“Sudah dibahas, termasuk masalah illegal mining, penyelundupan narkotika, trafficking, dan berbagai kejahatan lintas negara lainnya. Tim kerja yang sudah dibentuk akan terus kita efektifkan,” katanya.
Ia menjelaskan, tim pengawasan yang melibatkan berbagai instansi tersebut diketuai oleh Wakapolda Kepri. Pemerintah Provinsi Kepri juga terus memperkuat sinergi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memperketat pengawasan terhadap keberangkatan calon pekerja migran.
“Kita bekerja sama dengan BP2MI supaya pintu-pintu keberangkatan benar-benar diperketat. Pelabuhan-pelabuhan tikus yang masih disinyalir digunakan juga harus menjadi perhatian serius. Meski begitu, kondisinya sekarang sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” ujar Ansar.
Menurutnya, langkah pencegahan tidak cukup hanya melalui pengawasan. Pemerintah juga harus menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sehingga masyarakat tidak mudah menjadi korban perekrutan tenaga kerja ilegal.
“Cara terbaik adalah mempersiapkan calon tenaga kerja kita agar memiliki kemampuan dan kualifikasi yang baik, sehingga mereka bisa bekerja melalui jalur yang resmi,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Ansar juga menyampaikan perkembangan investasi di Kepri kepada pemerintah pusat. Ia memaparkan berbagai potensi dan keunggulan daerah, terutama posisi strategis Kepri sebagai wilayah perbatasan yang berdekatan dengan jalur perdagangan internasional.
“Kalau investasi, kami menyampaikan laporan perkembangan serta berbagai keunggulan yang dimiliki Kepri sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi besar untuk menarik investor,” tutup Ansar.(*)