Rabu, 14 Januari 2026

Amsakar Dorong Partisipasi Publik Tentukan Arah Pembangunan Batam

spot_img

Berita Terkait

spot_img
Pembangunan gedung tinggi baik itu perkantoran, hotel, maupun apartemen terus bermunculan di Batam seperti yang terlihat di kawasan Nagoya, Selasa (6/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bagian dari tahapan awal penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum kebijakan pembangunan ditetapkan.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, forum konsultasi publik merupakan amanat regulasi nasional yang mewajibkan pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan.

Forum ini tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan rencana pembangunan yang disusun pemerintah benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Forum ini membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung. Jika ada program OPD yang perlu penajaman, koreksi, atau penguatan data, di sinilah tempatnya,” katanya.

Baca Juga: Pemko Batam Bangun Satu SD Baru dan 10 Ruang Kelas Tahun 2026, Ini Lokasinya

Ia menjelaskan, Forum Konsultasi Publik RKPD merupakan bagian dari rangkaian panjang perencanaan pembangunan yang dimulai dari penyusunan rancangan awal, kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan.

Setelah Musrenbang kelurahan, tahapan berikutnya adalah Musrenbang kecamatan yang berfungsi menyaring dan menyelaraskan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah.

“Usulan dari kelurahan dan kecamatan kemudian dibawa ke Forum SKPD agar program yang dirancang masing-masing perangkat daerah tidak saling tumpang tindih atau terjadi duplikasi,” kata Amsakar.

Tahap akhir dari proses tersebut adalah Musrenbang tingkat kota yang menjadi forum pengambilan keputusan atas rencana pembangunan daerah. Usulan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kota akan dibawa ke Musrenbang provinsi.

Sementara itu, program yang memiliki skala nasional akan diusulkan melalui Musrenbang nasional agar dapat diselaraskan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah pusat.

Baca Juga: Penyelundupan Ballpress Diprediksi Masih Marak, Bea Cukai Batam Tingkatkan Pengawasan

Seluruh tahapan tersebut harus dijalankan secara berjenjang dan terintegrasi agar arah pembangunan Batam tetap konsisten dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Pemko Batam juga menghadirkan narasumber dari Bappenas guna memberikan penguatan substansi perencanaan serta memastikan RKPD Batam sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Amsakar berharap, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkan forum ini secara optimal, sehingga RKPD yang disusun benar-benar mencerminkan aspirasi publik dan mampu menjawab tantangan pembangunan Batam ke depan. (*)

ReporterArjuna

Update