batampos – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (30/10). Para buruh menyampaikan delapan poin aspirasi terkait kesejahteraan pekerja hingga reformasi kebijakan nasional.
Para buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing, penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam, serta menolak praktik upah murah. Mereka juga mendesak penegakan K3 dengan pembentukan tim khusus di perusahaan-perusahaan industri.
Selain isu ketenagakerjaan, buruh juga membawa aspirasi di tingkat nasional, seperti pengesahan RUU Ketenagakerjaan, reformasi sistem perpajakan di sektor perburuhan, serta penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Mereka juga mendorong pembentukan Satgas PHK, pengesahan UU Perampasan Aset, dan redesain RUU Pemilu.
Perwakilan buruh diterima langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang turun menemui massa di halaman kantor pemerintah. Dalam dialog terbuka, Amsakar menyampaikan apresiasinya terhadap penyampaian aspirasi yang berlangsung damai. Sebagian besar tuntutan memang berada dalam kewenangan pemerintah pusat, tapi pihaknya bakal meneruskan aspirasi itu ke kementerian terkait.
Baca Juga: Stok Pertamax Kosong 2 Hari di Batuaji
“Untuk hal-hal yang menjadi kewenangan pusat, tentu akan kami sampaikan. Namun untuk hal yang bisa dibahas di tingkat daerah, seperti upah minimum dan upah sektoral, prinsipnya sudah dapat dilakukan pembahasan karena datanya telah masuk,” kata Amsakar.
Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat dan berkeadilan. Ia menilai, hubungan yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah merupakan kunci stabilitas ekonomi daerah.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi Batam menunjukkan tren positif. Dalam delapan bulan kepemimpinannya, inflasi berhasil dikendalikan dan daya beli masyarakat meningkat.
“Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah terakhir menunjukkan angka inflasi yang terus melandai. Ini juga tidak lepas dari kontribusi para pekerja yang menjaga produktivitas,” katanya.
Amsakar juga menyinggung capaian investasi Batam yang terus tumbuh. Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp33,66 triliun, atau 91 persen dari target tahunan. Angka itu melonjak hampir 75 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Lonjakan investasi tersebut turut membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Berdasarkan data BP Batam, sebanyak 51.939 tenaga kerja baru terserap pada periode Juli-September 2025.
Terkait pembahasan upah minimum, Amsakar menekankan pentingnya dialog dan musyawarah antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. “Menyampaikan aspirasi itu tidak masalah. Justru bagus bila pembahasan dilakukan secara tajam dan terbuka. Sepanjang kita mau bermusyawarah dengan baik dan menurunkan ego masing-masing, pasti ada jalan tengah,” lanjutnya.
Baca Juga: Kapolresta Barelang Sebut Bawang di Malcem Legal, Tapi Dibuang Sembarangan
Amsakar juga menyinggung isu K3 yang kembali menjadi sorotan setelah insiden di MT Federal II beberapa waktu lalu. Ia memastikan pemerintah turun langsung meninjau penerapan standar K3 di lapangan.
“Persoalan K3 ini serius. Kami tidak ingin ada kejadian yang berdampak buruk bagi pekerja. Sekalipun sebagian kewenangan ada di pusat, Pemko tetap berperan dalam pengawasan dan tata kelola administratif di perusahaan,” kata dia.
Pemerintah juga telah mengusulkan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Batam mengingat tingginya jumlah perusahaan dan potensi sengketa ketenagakerjaan di daerah industri tersebut.
“Kami sudah menyurati pihak terkait dan berkoordinasi dengan pengadilan. Kami menilai PHI perlu dibentuk di Batam agar penyelesaian sengketa ketenagakerjaan bisa lebih cepat dan efisien,” kata Amsakar. (*)
Reporter: Arjuna