batampos– Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyinggung lemahnya kinerja sejumlah OPD, satu di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) . Penataan pejabat tak bisa dilakukan serampangan, tapi meminta pejabat yang merasa gagal punya budaya malu.
Saat diwawancarai, Amsakar tampak tenang ketika membahas topik yang biasanya membuat pejabat daerah kikuk: evaluasi kepala OPD.
Namun, nada suaranya berubah sedikit lebih tegas ketika menyinggung satu instansi: DLH Batam. Dinas itu memang sudah sejak lama menjadi sorotan publik lantaran amburadul dalam menangani persoalan sampah dan terseret dugaan penyimpangan retribusi hingga diperiksa Polresta Barelang.
“Kalau terkait dengan proses hukum, biarkan saja itu berjalan sesuai dengan mekanismenya. Kami di pemerintahan tidak akan pernah mengintervensi proses hukum,” kata dia, Rabu (5/11).
BACA JUGA: DLH dan Dishub Batam dalam Pantauan Polisi, Amsakar Akui Belum Tahu
Tapi ia tak berhenti di situ. Amsakar menyinggung ihwal restrukturisasi kabinet–hal yang belakangan ramai dibicarakan di internal Pemko Batam. Banyak pihak menunggu langkah berani Amsakar menata kembali barisan kepala dinas yang dinilai tak seirama dengan arah kebijakannya.
“Jabatan bisa kosong kalau orangnya pensiun, meninggal dunia, atau ada problem seperti temuan di kepolisian, kejaksaan, KPU, Bawaslu. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka kita baru bisa mendemosi lewat evaluasi kinerja, dan itu pun baru bisa setelah dua periode penilaian, sekitar enam bulan,” katanya.
Proses evaluasi itu tak bisa lagi dilakukan seperti era sebelumnya yang lebih longgar. Ia menyinggung hasil kajian Kemenkopolhukam dan Kemendagri soal tata kelola pemerintahan yang sempat melibatkan dirinya sebagai narasumber.
“Saya sampaikan waktu itu, jangan sampai semua problem kepegawaian mesti sampai ke pusat. Setiap kepala daerah mestinya punya ruang memilih pasukannya,” ujar dia.
“Bagaimana mungkin kalau mazhabnya berbeda tapi masih bekerja dalam satu tim? Untuk memperkuat tim itu harus semazhab, sehaluan, sehati, baru bisa cepat bergeraknya,” tambahnya.
Pernyataan itu terasa seperti sindiran bagi sejumlah kepala OPD yang disebut-sebut “jalan sendiri” tanpa koordinasi dengan kepala daerah. Di internal Pemko, isu ini sudah lama menjadi bisik-bisik. Beberapa dinas strategis dianggap kurang peka terhadap arahan politik pembangunan yang diusung Amsakar.
Amsakar tak menampik. Ia justru menyebut fenomena itu sebagai akibat dari “budaya kerja yang setengah hati.”
“Kalau kepala dinas bekerja alakadarnya, ya harus punya budaya malu. Malu, lah. Mengundurkan diri saja,” katanya, tegas.
Namun demikian, meski banyak yang mendesak agar dia segera merombak struktur pejabat, Amsakar akui tangannya belum sepenuhnya bebas. Pelantikan Sekda baru membuatnya harus menunggu enam bulan sebelum evaluasi resmi bisa dilakukan.
“Evaluasi baru bisa kita buat setelah enam bulan dari sekarang. Itulah sebabnya restrukturisasi pejabat ini sedikit agak ruwet,” ujarnya.
Sampai waktu itu tiba, Amsakar seperti sedang menunggu. Tapi pesan politiknya sudah jelas: mereka yang tak sejalan, bersiap-siaplah tersingkir–atau, seperti katanya sendiri, malu, lah. Mengundurkan diri saja. (*)
Reporter: Arjuna