
batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mendorong Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk berperan aktif dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Hal itu disampaikannya saat pelantikan jajaran pengurus PKK, Jumat (14/3) kemarin.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui penerapan konsep Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) dalam 10 program pokok PKK.
“PKK bisa berkontribusi dengan mensukseskan 10 program pokoknya sekaligus menyinergikannya dengan Asta Cita Presiden, salah satunya MBG (makan bergizi gratis). Silahkan dinas teknis mencari formula terbaik agar MBG bisa terintegrasi dengan B2SA,” katanya.
Selain mendukung program MBG, dia juga meminta PKK menjadi pelopor dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi melalui bank sampah. Langkah ini dinilai dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat Batam setiap harinya.
“Dengan sosialisasi rutin dari pengurus PKK di tingkat kecamatan, masyarakat bisa lebih sadar dalam mengelola sampah dengan baik. Ini akan berdampak pada pengurangan volume sampah yang saat ini mencapai 800 hingga 1.300 ton per hari,” katanya.
Ia optimistis, dengan peran aktif PKK, produksi sampah di Batam dapat diminimalisir secara bertahap, terutama melalui upaya edukasi dan penerapan sistem bank sampah di lingkungan masyarakat.
Sementara itu, Ketua TP PKK Batam, Erlita Sari, mengatakan bahwa PKK bukan sekadar organisasi sosial, tetapi mitra strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran kader di semua tingkatan sangat penting dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan.
“PKK adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam menyukseskan program pemerintahan dan pembangunan. Kita membutuhkan keterlibatan aktif semua kader, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh kader untuk bekerja dengan penuh keikhlasan dan menjaga kekompakan, sehingga program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Di sisi lain, sinergitas antara program PKK dan kebijakan pemerintah daerah juga perlu diselaraskan. Dengan kolaborasi yang baik, program seperti MBG dan pengelolaan sampah bisa berjalan efektif hingga memberikan dampak nyata.
“Kita harus memastikan bahwa setiap program yang kita jalankan benar-benar menyentuh masyarakat dan memberikan manfaat bagi mereka,” ujar Erlita. (*)
Reporter: Arjuna



