batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, kembali merombak jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan fungsional, Dohar Mangalando Hasibuan resmi ditunjuk sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sementara Herman Rozie digeser menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Aula Lantai IV Gedung Pemko Batam, Jumat (6/2) sore. Prosesi dipimpin langsung Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, serta dihadiri Sekretaris Daerah dan jajaran pejabat Pemko Batam.
Dalam perombakan tersebut, terdapat empat kepala dinas yang dilantik dan dirotasi. Herman Rozie yang sebelumnya menjabat Kepala DLH kini dipercaya memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hendriani Agustini dilantik sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), setelah sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat Kota Batam.
Baca Juga: Dilaporkan Hilang, Siswi SMAN 1 Batam Diketahui Berada di Tanjunguban
Sementara itu, Dohar Mangalando Hasibuan yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) ditunjuk sebagai Kepala DLH. Metra Dinata dipercaya memimpin Dinas BMSDA setelah sebelumnya menjabat Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Batam.
Amsakar menegaskan, rotasi jabatan bukan sekadar perpindahan posisi, melainkan bagian dari proses penguatan dan pematangan birokrasi.
“Selamat kepada saudara-saudara yang baru dilantik. Ayo bekerja dan persembahkan yang terbaik untuk Kota Batam,” ujar Amsakar.
Kepada Herman Rozie, Amsakar berharap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak hanya menjadi ruang penyimpanan buku, melainkan pusat literasi yang hidup dan aktif.
“Masifkan kemitraan dengan sekolah-sekolah. Jadikan perpustakaan kita mengesankan dan benar-benar dikunjungi anak-anak serta pelajar yang haus ilmu pengetahuan,” katanya.
Kepada Hendriani Agustini yang baru dilantik sebagai Kepala Damkar, Amsakar langsung menyinggung persoalan kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terjadi sehari sebelum pelantikan.
Baca Juga: Bisnis Sabu dari Balik Jeruji, Empat Narapidana Batam Divonis 7 Tahun Penjara
“Belum dilantik sudah ada masalah. Kendaraan kita juga kabarnya mulai rusak. Ini perlu segera dibenahi,” tegasnya.
Amsakar juga berbagi pengalamannya meniti karier birokrasi untuk menegaskan bahwa jabatan tidak menentukan reputasi, melainkan cara bekerja dan integritas.
“Semua tempat itu adalah jalan pematangan. Tidak ada satu titik pun di birokrasi ini yang tidak bersentuhan dengan persoalan,” ujarnya.
Kepada Metra Dinata di Dinas BMSDA, Amsakar menekankan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur, terutama di kawasan padat lalu lintas seperti Sungai Beduk hingga Nongsa.
“Wilayah itu luar biasa macetnya. Infrastruktur yang sudah dianggarkan harus dituntaskan. Koordinasi harus kuat,” katanya.
Sorotan paling tajam disampaikan kepada Dohar Hasibuan yang kini memimpin DLH. Amsakar menilai persoalan sampah di Batam sudah sangat kompleks dan membutuhkan penanganan ekstra.
“Masalah sampah ini luar biasa kompleks. Kalau perlu, tak usah tidur-tidur,” ucapnya.
Ia menyebut Batam berada di peringkat sekitar 124 dari 336 daerah di Indonesia dalam kategori darurat sampah. Meski belum masuk kategori terburuk, Amsakar menilai persoalan ini harus ditangani lebih cepat dan agresif.
Baca Juga: Beli Rp172 Juta, Dicatat Rp156 Juta: Ada Apa dengan Rumah Subsidi Batam?
Amsakar juga mengaitkan persoalan kebersihan kota dengan arahan Presiden, termasuk rencana Gerakan Indonesia Asri yang di Batam akan diterjemahkan menjadi Gema Batam Asri.
“Ini perintah langsung dari Presiden. Kota harus bersih. Baliho dan umbul-umbul yang tak tertata jangan sampai muncul. Sampah mesti dibereskan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa penanganan sampah, banjir, dan air bersih merupakan bagian dari janji politik utama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Dari 15 janji politik, tiga ini langsung dirasakan masyarakat. Kalau yang tiga ini tidak selesai, malu juga kami meneruskan pemerintahan ini,” ujarnya.
Amsakar berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu bekerja lebih cepat, responsif, dan menghadirkan solusi atas persoalan riil warga.
“OPD harus hadir dan terasa manfaatnya. Progres sudah cukup baik, tapi belum cukup. Perlu kecepatan dan keberanian,” pungkasnya. (*)