batampos – Tingginya angka pengangguran di Kepulauan Riau (Kepri) yang kini mencapai sekitar 75 ribu orang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kepri. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa masuknya investasi tetap menjadi solusi utama untuk membuka lapangan kerja dan menekan angka pengangguran di daerah.
“Kalau bicara pengangguran, kita bicara investasi. Itu satu-satunya jalan yang paling baik,” ujar Ansar.
Menurutnya, tidak semua investasi yang masuk ke Kepri merupakan sektor padat modal seperti data center yang penyerapan tenaga kerjanya relatif terbatas. Berbagai sektor industri manufaktur yang berkembang di kawasan industri masih membutuhkan banyak tenaga kerja.
Ia mencontohkan, sejumlah investasi yang terus berjalan di kawasan industri, termasuk proyek PT Bintang Rumina Indonesia dan kawasan ekonomi khusus (KEK), tetap memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Baca Juga: 278 Warga Batam Berangkat Kerja ke Luar Negeri, Malaysia Masih Jadi Primadona
“Memang ada investasi yang tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja, tetapi industri-industri lain tetap membutuhkan tenaga kerja. Karena itu situasi daerah harus tetap kondusif agar investasi terus datang,” katanya.
Selain menarik investasi, Pemprov Kepri juga mengoptimalkan berbagai program pembangunan yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Salah satunya melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dipersiapkan.
Ansar menyebut hingga kini sudah terdapat 82 lokasi yang terverifikasi. Pemprov Kepri menargetkan jumlah tersebut menjadi 100 titik dalam dua hingga tiga pekan ke depan sebelum diajukan kepada pemerintah pusat.
“Kita berharap 100 titik ini bisa segera disetujui. Nilai investasinya cukup besar, ada yang Rp10 miliar, Rp12 miliar hingga Rp22 miliar per lokasi. Masa konstruksinya tentu akan menyerap banyak tenaga kerja,” ujarnya.
Program Koperasi Merah Putih dan sejumlah proyek pembangunan daerah lainnya, seperti pembangunan Monumen Bahasa, juga diyakini akan memberikan tambahan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Baca Juga: Geger Pagi di Sagulung, Pria Ditemukan Tergantung di Simpang Taman Cipta Asri
Di sisi lain, Ansar mengakui pemerintah tidak dapat membatasi masyarakat dari luar daerah yang datang ke Kepri untuk mencari pekerjaan. Kondisi tersebut membuat persaingan di pasar kerja semakin tinggi.
“Kami tidak bisa melarang orang datang mencari kerja ke Kepri. Yang bisa kita lakukan adalah terus mendorong investasi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal,” katanya.
Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, Pemprov Kepri mengubah pola pelatihan kerja. Jika sebelumnya pelatihan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK), kini pelatihan lebih banyak dilaksanakan secara in-house di perusahaan.
Menurut Ansar, pola tersebut dinilai lebih efektif karena peserta memperoleh pengalaman kerja langsung di perusahaan dan memiliki peluang lebih besar untuk direkrut setelah pelatihan selesai.
“Kami bantu biaya transportasi dan makan peserta. Model seperti ini lebih efektif dibanding peserta harus tinggal tiga sampai empat bulan di BLK dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah. Kalau hasilnya bagus, perusahaan bisa langsung menyerap mereka,” jelasnya.
Pemprov Kepri juga menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK mulai 2027 dengan alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar setiap tahun. Program tersebut diprioritaskan bagi lulusan yang ingin bekerja di luar negeri.
Ansar mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agar lulusan memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara internasional.
“Kami ingin membuka peluang kerja lebih luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke Singapura, Malaysia, Jepang hingga Korea Selatan. Peluangnya banyak, tinggal bagaimana kita mempersiapkan tenaga kerja kami. Memang anggaran kita terbatas, tetapi program ini akan terus kita dorong,” tutupnya. (*)