
batampos – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid mengapresiasi perjuangan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang menemui Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Dr Tan See Long.
Pertemuan itu dilakukan salah satunya untuk membahas biaya logistik dari Batam ke Singapura yang dinilai tinggi oleh pengusaha.
“Memang tarif kontainer Batam ini sangat dipengaruhi oleh Singapura,” ujar Rafki, Senin (4/4).
Ia menjelaskan, tarif kontainer yang dinilai pengusaha tidak kompetitif ini dikarenakan seluruh kontainer yang akan dikirim ke negara lain, harus melewati pelabuhan Singapura terlebih dahulu.
Ditambah lagi, perusahaan pengiriman di Batam hampir seluruhnya merupakan perusahaan milik Singapura.
“Sehingga untuk bisa menekan tarif kontainer tersebut, kita harus mengajak Singapura untuk membahasnya,” katanya.
Ia berharap, tarif kontainer dari Batam bisa turun 40 persen dari harga saat ini.
Selain dengan Singapura, juga ada pungli yang harus dihilangkan di pelabuhan Batam. Sebab, jika biaya yang disebutnya sebagai biaya “siluman” itu bisa dihilangkan, maka akan ada penghematan atau penurunan sebesar 15 persen.
“Perhitungan kita, ada sekitar 15 persen biaya yang dibayar pengusaha dari tarif kontainer itu adalah biaya siluman,” jelas Rafki.
Untuk menghilangkan biaya siluman itu, Rafki mengusulkan adanya pembenahan sistem secara terus menerus di pelabuhan Batam. Salah satunya adalah, dengan meminimalisir pertemuan orang dengan orang.
“Jadi sistemnya harus dibuat dengan terkomputerisasi agar mencegah terjadinya pungli di Pelabuhan,” katanya.
Ia menambahkan, jika pungli itu diselesaikan, sisanya untuk yang 25 persennya tinggal dinegosiasikan dengan Singapura agar tarif itu bisa ditekan.
“Kita berharap, dalam pertemuan lanjutan nantinya akan ada kabar baik mengenai tarif kontainer ini,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Batam yang juga kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Dr Tan See Long, Jumat (1/4) lalu di Singapura.
“Iya, kami sepakat akan membahas secara khusus masalah ini dengan EDB Economic Development Board dan MPA Marine Port Authority pada lawatan mendatang,” ujar Rudi kepada Batam Pos.
Rudi menjelaskan, keputusannya menemui Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Dr Tan See Long, salah satunya menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Sebelumnya, Airlangga meminta BP Batam menurunkan tarif Kepelabuhanan dan digitalisasi untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas kegiatan usaha.
Rudi mengungkapkan, sejatinya biaya logistik di Batam sudah ia tekan semurah mungkin, sehingga mampu mendukung kompetensi Batam.
“Selama ini harga yang digunakan sebagai perbandingan ke/dari Singapura yakni harga dari Port to Port (Pelabuhan ke Pelabuhan), sedangkan di Batam berlaku harga Door to Door (Pabrik ke Pabrik). Sehingga persepsi ini harus diluruskan agar perbandingan menjadi seimbang,” ujar Rudi. (*)
REPORTER : EGGI IDRIANSYAH



