batampos – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Batam tetap masuk kerja, pada Jumat (2/1), meski hari tersebut dikenal sebagai tanggal “kejepit” usai libur Tahun Baru.
Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Firmansyah, memastikan hingga saat ini tidak ada laporan pelanggaran kehadiran ASN yang diterima Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Sampai saat ini BKPSDM belum membuat laporan. Artinya ASN kita masih patuh terhadap aturan. Semua masuk kerja meskipun hari ini ibaratnya tanggal atau kalender ‘terjepit’,” kata dia.
Pemko Batam tetap menerapkan aturan disiplin secara konsisten. Apabila ditemukan ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada yang tidak masuk kerja, tentu akan diberikan sanksi sesuai aturan,” katanya.
Baca Juga: Dari Bekas Tempat Sampah Kini Jadi Paru-Paru Kota Batam, Mangrove Pandang Tak Jemu Pikat Wamenpar
Pantauan di sejumlah kantor OPD menunjukkan aktivitas pelayanan publik tetap berjalan normal. ASN terlihat hadir dan menjalankan tugas seperti biasa.
Salah seorang ASN Pemko Batam, Ronald, mengaku tetap masuk kerja karena sudah menjadi kewajiban sebagai abdi negara. “Walaupun hari kejepit, kami tetap masuk kerja. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Anggi, ASN di salah satu kantor kecamatan. Ia mengatakan disiplin kerja merupakan bagian dari komitmen sebagai ASN.
“Kalender kerja sudah jelas. Tidak ada alasan untuk tidak masuk. Masyarakat tetap membutuhkan layanan,” katanya.
Baca Juga: Kasus Korupsi dan Narkotika Menonjol di Kepri, Ada yang Dituntut Hukuman Mati
Ia juga menilai kehadiran ASN di hari kejepit juga mencerminkan profesionalisme birokrasi. “Kita ingin memberi contoh bahwa ASN harus taat aturan dan tetap profesional, meski di hari kejepit,” ujar dia.
Pemko Batam berharap tingkat kepatuhan ASN ini dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (*)