batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menetapkan penanganan sampah sebagai prioritas darurat setelah lonjakan timbulan sampah menimbulkan penumpukan di sejumlah titik. Situasi ini mendorong Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra, untuk menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Senin (17/11) malam.
Rapat berlangsung di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, dengan melibatkan Forkopimda, seluruh kepala OPD, BP Batam, camat, dan lurah.
Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat timbulan sampah mencapai 1.185,94 ton per hari atau lebih dari 432 ribu ton per tahun. Kondisi ini menjadi tekanan besar bagi armada pengangkut, fasilitas TPS, hingga TPA Punggur yang terus menampung beban berlebih.
Dalam rapat tersebut, Amsakar menyatakan persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani dengan pola biasa. Batam berada dalam situasi yang membutuhkan langkah-langkah khusus dan percepatan lintas sektor.
“Ini situasi serius. Kita tidak boleh santai melihat kondisi ini. Persoalan sampah harus ditangani secara terintegrasi karena melibatkan banyak pihak,” kata dia, di hadapan jajaran OPD.
Baca Juga: TPS di Depan SMP IT El Yasin Tuai Penolakan, Warga: Bau dan Ganggu Aktivitas Belajar
Ia menekankan peran camat dan lurah sebagai garda depan pengawasan di lapangan. Menurutnya, wilayah adalah titik awal keberhasilan, sehingga data akurat, pengawasan melekat, serta perencanaan kebutuhan harus disiapkan tanpa menunda.
Amsakar mengatakan, seluruh perangkat daerah harus bergerak dengan ritme yang sama. Koordinasi jadi kunci untuk memastikan pengangkutan dari sumber hingga TPS berjalan tanpa hambatan.
“Kita tidak bisa membiarkan persoalan ini berlarut. Semua harus bergerak pada ritme yang sama agar penanganan dari sumber hingga titik akhir berjalan efektif,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memberikan tekanan tambahan agar seluruh keputusan rapat segera dieksekusi, bukan sekadar dicatat sebagai laporan.
“Besok sudah mulai ditindaklanjuti. Jangan menunda. Kita harus bergerak cepat memastikan penanganan sampah berlangsung efektif di seluruh wilayah,” katanya.
Ia meminta setiap camat memastikan tidak ada lagi penumpukan di titik-titik rawan. Ia juga menggarisbawahi soal monitoring harian yang terkoneksi dengan DLH sebagai operator utama.
Selain koordinasi wilayah, pemerintah juga sedang memperkuat kerangka teknis. DLH saat ini mengoperasikan kompaktor, dumptruck, arm roll, mobil pickup, dan satu vacuum sweeper. Namun sebagian besar armada tercatat sudah tidak layak, sehingga pemerintah menyiapkan penambahan kendaraan pada 2026.
Baca Juga: Cegah Kecelakaan, Dishub Lengkapi Rambu dan Garis Kejut di Tiban
Sistem pengangkutan sampah kini dijalankan dalam dua shift, yakni 06.00-18.00 WIB dari sumber ke TPS, serta 18.00-06.00 WIB dari TPS ke TPA Punggur. TPA beroperasi 24 jam penuh untuk mengantisipasi antrean armada.
Salah satu penguatan struktural yang sudah dilakukan adalah pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah berbasis tiga wilayah teknis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam No 99 Tahun 2025.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Batam, Yusfa Hendri, selaku Ketua Task Force Penanganan Sampah, memaparkan bahwa pemerintah juga menyiapkan pembangunan tiga TPS baru yang dilengkapi incinerator.
TPS ber-incinerator tersebut diproyeksikan menjadi fasilitas pemrosesan awal untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, terutama di kawasan padat penduduk.
Selain penguatan sistem, Pemko Batam juga menggerakkan masyarakat melalui gotong royong massal yang melibatkan ratusan relawan, komunitas lingkungan, pelajar, hingga Satgas Kebersihan.
“Gerakan gotong royong ini digelar serentak di seluruh kecamatan, termasuk wilayah hinterland seperti Belakangpadang dan Galang, yang juga menghadapi peningkatan sampah,” katanya.
Baca Juga: Hasil Pemeriksaan Terbit, PT ASL Wajib Setop Sementara Aktivitas di MT Federal II
Yusfa menjelaskan, pembiayaan penanganan akan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan ruang akselerasi bagi daerah yang membutuhkan tambahan sarana secara mendesak.
Ia meminta camat segera memetakan lokasi TPS baru yang bisa difungsikan cepat, termasuk kebutuhan alat, kendaraan, dan personel tambahan.
“Dengan langkah-langkah ini, kita ingin memastikan penanganan sampah berjalan cepat, terukur, dan efektif,” ujar Yusfa.
Pemerintah juga menyiapkan strategi jangka menengah berupa edukasi pemilahan dari rumah tangga, penegakan aturan melalui peraturan daerah, serta penerapan teknologi modern di TPA. (*)
Reporter: Arjuna