batampos – Bank Indonesia Kepulauan Riau (Kepri) memperkirakan tekanan inflasi pada tahun 2023 mendatang diperkirakan masih tinggi, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun ini. Hal tersebut didorong oleh masih tingginya risiko geopolitik dan ketidakpastian di pasar keuangan global.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Adidoyo Prakoso, mengatakan, sebagai langkah antisipasi dan mitigasi risiko peningkatan inflasi pada tahun depan, semua pihak terutama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam rangka pengendalian inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan.
Pengendalian dan peningkatan ketahanan pangan itu dilakukan dalam bentuk melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk mengendalikan inflasi pangan.
“Melalui tiga fokus utama yakni peningkatan kapasitas produksi bahan pangan, memperluas kerjasama antar daerah dan melakukan upaya stabilisasi harga pada saat terjadi gejolak harga,” ujarnya.
Selanjutnya, diengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri dapat dilakukan dengan mengoptimalkan urban farming.
Penggunaan teknik budidaya yang lebih baik seperti Program lipat ganda (Proliga), digital farming maupun integrated farming untuk mencapai hasil produksi yang optimal dengan biaya yang lebih efisien.
“Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penggunaan Dana Desa untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis,” jelasnya.
Baca Juga: Harga Cabai Naik Lagi
Selain itu untuk menjaga keberlangsungan pasokan pangan, kerjasama antar daerah di dalam maupun dengan daerah di luar Kepri yang telah terjalin, perlu terus diperkuat dengan mendorong terlaksananya transaksi perdagangan baik melalui BUMD, koperasi maupun pelaku usaha swasta.
Perluasan KAD dengan daerah baru juga diperlukan untuk meminimalkan gejolak harga apabila terjadi gangguan produksi di salah satu sentra pemasok.
“Pelaksanaan KAD tersebut tentunya membutuhkan dukungan ketersediaan data neraca pangan yang akurat, logistik yang efisien, gudang penyimpanan yang memadai termasuk cold storage, dan pusat distribusi berupa pasar sentral/pasar induk yang akan memudahkan pengawasan stok dan lalu lintas barang,” jelasnya.
Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4 K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
Baca Juga: Rakernas Peradi Digelar di Batam, Tiga Hotel Bintang Empat Full Booking
“Pada tahun 2023, sinergi yang kuat dari semua pihak terutama TPID dalam menyukseskan GNPIP dan mengimplementasikan 4K tersebut tentunya akan menjadi kunci untuk dapat membawa inflasi pada rentang sasaran 3 plus 1 persen,” jelasnya.
Bank Indonesia Kepri juga mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan sinergi dan mendorong lahirnya berbagai inovasi untuk memperkuat optimisme pemulihan dan memperkuat momentum kebangkitan ekonomi.
Sinergi dan inovasi antar lembaga dengan stakeholders di tingkat pusat tentunya hal yang sama juga perlu didukung di tingkat daerah.
Baca Juga: Pax Ocean Klaim Sebagai Korban Kiriman Limbah Minyak di Perairan Tanjunguncang
“Untuk memperkuat ketahanan dan mengawal kebangkitan perekonomian, kami mengajak kita semua baik dari Pemerintahan, perbankan, pelaku usaha, akademisi, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk turut menjaga situasi tetap kondusif agar aktivitas ekonomi dapat berjalan baik sehingga dapat memberikan keyakinan bagi investor untuk berinvestasi,” imbuhnya.(*)
Reporter: Eggi Idriansyah