batampos – Kota Batam diusulkan menjadi daerah percontohan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) khusus kawasan nelayan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Usulan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus, di Kantor Wali Kota Batam, Sabtu (15/11).
Dalam pertemuan tersebut, Panel Barus mengungkapkan bahwa tujuh perwakilan dari Pertamina New Renewable Energy (PNRE) dijadwalkan meninjau Batam pada Minggu (16/11). Tim tersebut akan melakukan survei awal terkait rencana pembangunan PLTS yang dirancang sebagai proyek percontohan nasional.
“Jika terealisasi, PLTS ini akan menjadi yang pertama di Indonesia. Tujuh perwakilan PNRE akan melihat langsung kesiapan lokasi dan kebutuhan masyarakat nelayan,” katanya.
Rencana pembangunan PLTS itu mencakup kapasitas sebesar 1 megawatt yang diarahkan untuk wilayah pesisir dan hinterland Batam, kawasan yang masih bergantung pada sumber listrik terbatas. Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan akses energi bagi masyarakat nelayan.
Baca Juga: Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru, PELNI Operasikan KM Nggapulu untuk Batam
Menurut Panel Barus, pemerintah pusat ingin memastikan bahwa pembangunan energi terbarukan tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga menyasar daerah-daerah marginal yang membutuhkan dukungan infrastruktur dasar.
Selain PLTS, pemerintah pusat juga mendorong pembangunan SPBU khusus nelayan yang dikelola melalui koperasi. Program serupa telah dimulai di Lampung Timur dan berpotensi dikembangkan di Batam jika ekosistem nelayannya dinilai memadai.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik rencana tersebut. Katanya, kehadiran PLTS akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di pulau-pulau penyangga Kota Batam, terutama bagi anak-anak usia sekolah.
“Dengan PLTS, anak-anak di hinterland dapat menambah jam belajar karena listrik dan sinyal internet semakin stabil. Ini kebijakan yang sangat konstruktif,” kata dia.
Ia juga menilai, bahwa SPBU nelayan merupakan kebutuhan mendesak karena selama ini nelayan harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan BBM, sehingga menambah beban biaya melaut.
“SPBU nelayan akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat. Penghematan biaya bahan bakar akan meningkatkan pendapatan mereka,” ujarnya.
Kebijakan yang diusulkan pemerintah pusat sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan tiga prinsip utama: menghadirkan layanan yang belum ada, meningkatkan fasilitas yang sudah tersedia, dan memberdayakan kelompok masyarakat marginal.
Baca Juga: Solusi Pemblokiran Akses ke Genta I, Rekayasa Jalan Akan Dilakukan
Pemko Batam siap bekerja sama dengan PNRE dan Kementerian Koperasi untuk memastikan pilot project PLTS dapat terwujud secepatnya. Termasuk memastikan kesiapan lahan, kebutuhan teknis, dan dukungan masyarakat setempat.
Amsakae menambahkan, Batam memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan karena posisinya yang strategis dan kebutuhan energi di kawasan perairan yang terus meningkat. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan energi komunitas pesisir.
Di sisi lain, kehadiran PLTS juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus memberikan model pembangunan yang bisa direplikasi di daerah nelayan lainnya di Indonesia.
“Kami ingin Batam bukan hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi model pembangunan yang bisa ditiru daerah lain,” kata Amsakar.
Dengan rencana tersebut, Batam berpotensi mencatat sejarah sebagai kota pertama yang memiliki PLTS khusus nelayan berskala besar. (*)
Reporter: Arjuna