batampos – Upaya percepatan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) terus digenjot. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Kepulauan Riau menggelar koordinasi percepatan pelunasan BIPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 M di Kota Batam, Senin (22/12).
Kegiatan ini dihadiri Plt. Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Syafii, Tenaga Ahli Kemenhaj RI Ichsan Marsha, Kepala Kemenhaj Kota Batam Syahbudi, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, PBS-BPIH se-Kota Batam, serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) se-Kota Batam.
Koordinasi tersebut bertujuan memperkuat konsolidasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait percepatan pelunasan BIPIH serta pengawalan dan pendampingan jemaah dalam pemenuhan istitaah kesehatan.
Tenaga Ahli Kemenhaj RI Ichsan Marsha menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan tepat waktu dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
Baca Juga: Destinasi Batam Masih Diminati Turis, Tapi Inovasi Wisata Dinilai Kurang
Ichsan mengungkapkan, Indonesia melalui Kemenhaj menjadi salah satu negara yang memulai tahapan penyelenggaraan haji lebih awal dibandingkan negara lain, sehingga menuntut kesiapan dan gerak cepat dari seluruh pihak.
“Kita diminta oleh Pemerintah Arab Saudi untuk bergerak lebih awal, mulai dari penyesuaian timeline, pembagian Nusuk yang dilakukan lebih cepat, hingga pengelompokan kloter tahap kedua. Karena itu, Kemenhaj membutuhkan kolaborasi dan kerja sama maksimal dari seluruh stakeholder,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan pengawalan pelunasan BIPIH, termasuk kolaborasi dengan perbankan guna memberikan kemudahan akses pelunasan bagi jemaah. Selain itu, pendampingan intensif bagi jemaah yang masih terkendala istitaah kesehatan menjadi perhatian utama.
Sementara itu, Kepala Kemenhaj Kota Batam Syahbudi menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan satu sistem yang saling terintegrasi dan tidak dapat berjalan secara parsial.
“Penyelenggaraan haji adalah sistem yang saling berinteraksi. Jika satu bagian tidak berjalan optimal, maka akan berdampak pada keseluruhan proses. Karena itu, sinergi, kolaborasi, dan komunikasi intensif antar seluruh stakeholder menjadi kunci,” jelas Syahbudi.
Baca Juga: Batam Jadi Pilot Project Jaringan Gas Nasional, Alternatif Pengganti Gas 3 Kg
Ia juga menekankan peran strategis KBIHU sebagai ujung tombak pembinaan jemaah, khususnya dalam bimbingan manasik serta penguatan mental dan spiritual calon jemaah haji. KBIHU diharapkan mampu menjadi mitra aktif pemerintah dalam menyiapkan jemaah yang mandiri dan siap beribadah, dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.
Dalam forum tersebut, turut dibahas pentingnya standarisasi biaya Medical Check Up (MCU) agar tetap terjangkau bagi jemaah, serta penguatan sinergi antara Kemenhaj dan Dinas Kesehatan provinsi maupun kota dalam pengawalan pemenuhan istitaah kesehatan.
Berdasarkan data terkini, jumlah jemaah calon haji Kota Batam yang telah melakukan pelunasan BIPIH tercatat 467 orang, sementara 189 jemaah masih belum melunasi. Sebagian dari jemaah tersebut masih terkendala pada pemenuhan persyaratan istitaah kesehatan.
Melalui koordinasi ini, Kemenhaj Kota Batam berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat kerja sama guna memastikan proses pelunasan BIPIH berjalan lancar, sekaligus memberikan pendampingan optimal kepada jemaah hingga keberangkatan ke Tanah Suci. (*)