batampos – Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri dan Tim Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Kepri mengadu kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, terkait masih tingginya biaya logistik di Batam.
Bahkan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha nilainya sekitar sampai 4 kali lipat dari ketentuan di Perka BP Batam nomor 34 tahun 2021.
”Jadi, kami berkunjung ke Kemenko Perekonomian pada Kamis (10/3) lalu. Yang paling utama kami sampaikan adalah tingginya biaya logistik. Masih terlalu tinggi dan hingga saat ini seolah belum ada solusinya,” kata Ketua Kadin Kepri, Makruf Maulana.
Ia mengatakan, tingginya biaya logistik ini membuat Batam akan kesulitan untuk bersaing menarik investor.
”Kalau ada investor mau masuk, dan mengetahui tinggi biaya logistik, maka akan berpikir dua kali untuk masuk Batam,” katanya.
Makruf mengatakan, tingginya biaya logistik ini tak lepas dari fakta bahwa semua kontainer ekspor maupun impor ke Batam harus transit lebih dulu di pelabuhan Singapura.
Ini memberi peluang ke pihak-pihak tertentu untuk membebani biaya yang tinggi kepada pelaku usaha, atau dikenal sebagai biaya transhipment.
Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekonomi daerah Kepri itu meminta pemerintah pusat dan BP Batam untuk tidak hanya mendengar, melihat, dan mencatat permasalahan.
Tetapi berperan aktif dan tanggap dalam menindaklanjuti permasalahan. Ia menjelaskan bahwa dalam Perka BP Batam biaya logistik hanya sekitar Rp 208.950. Tetapi pembayaran yang dilakukan pengusaha sampai Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta.
”Ini dimasukkan dalam biaya kontainer. Dan itu sangat memberatkan,’ katanya.
Ia berharap pemerintah bersikap tegas untuk melakukan perubahan-perubahan terkait biaya logistik yang tinggi ini.
”Dibutuhkan solusi penyelesaian yang konkrit agar tarif logistik di Batam dapat diturunkan. Pasalnya selama ini Batam juga telah kehilangan banyak kesempatan untuk menarik investor akibat biaya logistik yang tidak bersaing,” katanya.
Makruf tegas meminta agar perwakilan pemerintah pusat jangan cuma datang ke Batam mendengar dan mencatat masalah, tapi tidak memberikan solusi.
”Arus lalu lintas barang ini sangat sentral. Masalah ini sudah lama dan sangat memberatkan dunia usaha,” tambahnya.
Masalah ini sebelumnya sudah dilakukan pembahasan dari Tim Menko Perekonomian yang dipimpin oleh Sesmenko Suwijono, tepatnya 25 Februari lalu di Hotel Marriot Harbourbay. Rapat tersebut digelar bersama dengan BP Batam, Kadin Kepri, Kadin Batam, Apindo Kepri dan Apindo Batam.
”Ini sudah pernah kami bahas bersama. Tapi sepertinya belum ada banyak perubahan,” ujarnya.
Januari lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat berkunjung ke Batam bersama beberapa menteri mengatakan bahwa pemerintah akan membangun pelabuhan baru di Batam.
Ini sebagai langkah untuk melakukan penataan pelabuhan di Indonesia yang lebih efisien. Termasuk untuk menurunkan biaya logistik.
Direncanakan pembangunan pelabuhan baru terletak di Tanjungpinggir, Sekupang.
”Saat ini, biaya logistik masih sekitar 23%, sementara di negara lain sudah rata-rata 13%. Kami menargetkan biaya logistik turun sampai 17% pada tahun 2024, kalau bisa lebih cepat,” kata Luhut .
Nantinya akan dilakukan penataan pelabuhan-pelabuhan eksisting yang ada di Batam. Saat ini, di Batam terdapat sejumlah pelabuhan eksisting, di antaranya; Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Nongsa Pura, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Kabil, dan Pelabuhan Telaga Punggur.(*)
Reporter: Alfian Lumbangaol
