batampos – Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) sebagai masyarakat penerima bantuan sosial dari Kementrian Sosial ternyata banyak tidak sesuai dengan harapan. Akibatnya, banyak masyarakat kurang mampu yang tidak mendapat bantuan tersebut.
Diantaranya, bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan langsung melalui Kantor Pos. Ternyata banyak dari penerima yang hidup layak seperti memiliki rumah dan kendaraan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan dasopang menjelaskan harusnya DTKS menjadi basis untuk pembangunan rakyat. Sebab, jika data salah maka bantuan yang diberikan akan sia-sia dan menimbulkan kesalahpahamam antar masyarakat.
“Harusnya datanya tepat, karena akan menimbulkan masalah baru jika tidak sesuai,” ujar Marwan saat melakukan kunjungan kerja bersama rombongan DPR RI Komisi VIII dan Kemensos ke Propinsi Kepri di Graha Kepri, Senin (18/4).
Banyak dari masyarakat miskin di Indonesia yang tidak masuk dalam DTKS. Mirisnya, diantara DTKS terdapat masyarakat menengah ke atas yang sudah memiliki rumah bagus dan kendaraan roda empat.
“Masyarakat miskin justru tak dapat apa-apa. Yang kaya seperti punya rumah gedung, kendaraan, malah dapat. Ini namanya sia-sia dan mubazir. Bantuan tak tepat sasaran,” jelasnya.
Menurut dia, pemerintah harus kembali memastikan DTKS sebagai penerima bantuan. Sehingga bantuan untuk masyarakat miskin bisa tepat.
Bahkan, ia juga telah mengajukan pendapat agar keluarga penerima PKH bisa mendapat bantuan besar antara Rp 10-20 juta. Bantuan itu nantinya bisa dibuat modal dan usaha untuk keluarga kurang mampu.
“Jadi mereka bisa mandiri. Jangan sampai terus memelihara masyarakat miskin tanpa adanya perubahan, meski sudah terus diberi bantuan. Modal Rp 20 juta sekali itu bisa dibuat usaha bagi mereka yang pintar,” ungkap Marwan.
Dijelaskannya, setiap tahun pemerintah rutin mengelontorkan dana lebih dari Rp 1 triliun hanya untuk bantuan langsung tunai. Namun, bantuan itu tidak menghasilkan manfaat besar bagi si penerima karena hanya bisa untuk biaya hidup beberapa hari saja.
“Kalau dengan diberi modal Rp 20 juta, bisa membebaskan kemiskinan, hal itu tentunya akan lebih bermanfaat,” sebutnya.
Sementara, PJ Sekda Pemrov Kepri Eko Sumbaryadi tak membantah DTKS untuk Kepri masih belum sesuai. Hal itu terjadi karena pendataan di lapangan tidak sesuai harapan.
“Data DTKS lari, karena perhimpunan saat dibawah tak berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Disisi lain, Eko juga berharap agar rombongan komisi VIII DPR RI ini bisa menindaklanjuti segala keluhan mereka. Diantaranya, masih ada beberapa daerah di Kepri yang masyarakatnya masuk kategori kemiskinan ekstrem, seperti untuk daerah Lingga dan Tanjungpinang.
“Kami berharap adanya bantuan, sehingga daerah Kepri bisa terbebas dari status kemiskinan ekstrem ini,” jelas Eko.
Kepala Dinsos Kota Batam, Hayimah juga menyampaikan keluhannya terkait tidak adanya koordinasi data penerima BLT dari Kemensos ke Dinsos Batam. Dimana penyaluran langsung melalui PT POS, namun untuk data penerima Dinsos Batam tak pernah diberi tahu.
“Yang dikejar di lapangan itu kami. Banyak dari warga yang merasa layak mendapat bantuan, tetapi tak dapat, mereka menanyakan ke kami, kami bingung harus jawab apa karena data tak ada di kami,” jelas Hasyimah.
Menurut dia, data yang diajukan dari Dinsos Batam disaring lagi di Kemensos. Namun untuk hasil siapa saja yang menerima, tak pernah dikoordinasikan dengan Dinsos Batam.
“Kedepannya kami berharap adanya koordinasi terkait data, sehingga kami tak bingung menjelaskan kepada mayarakat,” pungkas Hasyimah.
Dalam Kunjungan Kerja itu, DPR RI Komisi VIII dan Kemensos juga menyerahkan bantuan penanganan bencana di Propinsi Kepri sebesar Rp 1.589.557.400. Terdiri dari 8000 paket makanan siap saji, 8000 paket lauk pauk siap saji, 400 paket makanan anak, 10 unit genset, 200 unit kasur, 200 unit velbet, kaos lapangan 60 pcs, 300 paket sandang dewasa dan 1200 selimut.
Selain itu juga ada bantuan untuk asistensi rehabilitasi sosial Kepri Rp 599.158.000, penangulangan korban bencana alam Rp 484 juta, asistensi rehabilitasi sosial Kota Batam Rp 294 juta. (*)
Reporter : Yashinta