batampos – Persoalan layanan air bersih di Kota Batam kembali menjadi sorotan publik. Muncul spekulasi bahwa gangguan distribusi air dipicu minimnya investasi, bahkan beredar isu bahwa seluruh tagihan air pelanggan mengalir ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian sehingga dana yang kembali ke daerah terbatas.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan pengelolaan operasional air bersih di Batam saat ini dilaksanakan oleh PT Moya Indonesia sebagai mitra pemenang tender kegiatan operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance).
“Seluruh mekanisme pengelolaan sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Semua ketentuan ada di dalam perjanjian tersebut,” ujar Ariastuty, Jumat (30/1).
Baca Juga: MBG Tetap Dibagikan saat Ramadan, SPPG Batam Tunggu Petunjuk
Ia menjelaskan, apabila mitra melakukan investasi, mekanismenya telah diatur melalui skema belanja sesuai PKS. Namun, dalam pelaksanaannya, belanja investasi memerlukan perencanaan dan perhitungan matang agar tepat sasaran serta tidak menimbulkan persoalan administratif maupun temuan audit.
BP Batam, lanjutnya, membuka peluang melakukan amandemen terhadap PKS. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi antara kebutuhan investasi dan mekanisme pembiayaan, sehingga pengembangan sistem air bersih dapat berjalan tanpa hambatan regulasi.
Terkait isu bahwa tagihan air masuk ke Kemenko, Ariastuty membantah tegas kabar tersebut. “Tidak benar jika disebut tagihan air masuk ke Kemenko. Seluruh penerimaan tagihan air masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BP Batam,” tegasnya.
Dari penerimaan tersebut, dilakukan mekanisme bagi hasil antara BP Batam dan mitra, baik untuk sektor hulu (ABH) maupun hilir (ABHi), sesuai skema yang disepakati dalam PKS.
Baca Juga: Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Batam Sasar 90 Ribu Peserta Tahun Ini
Di tengah tantangan layanan, BP Batam bersama PT Moya juga membahas penanganan 18 titik stress area atau wilayah dengan tekanan air rendah di Batam. Dari jumlah tersebut, pimpinan BP Batam meminta agar sembilan proyek yang telah dianggarkan tetap dijalankan.
Sementara sembilan proyek lainnya direncanakan dikerjakan oleh mitra, dengan estimasi mulai tahun ini. “Namun hal ini masih dalam tahap diskusi dan harus dikoordinasikan dengan BPK serta BPKP,” ujar Ariastuty.
Untuk jangka pendek, terutama menghadapi bulan Ramadan, BP Batam dan mitra telah menyiapkan langkah-langkah penanganan agar distribusi air bersih dapat tersuplai lebih merata kepada masyarakat. (*)