batampos – BP Batam mengonsolidasikan kekuatan pengamanan kawasan hutan di Batam di tengah meningkatnya aktivitas ilegal dan perambahan yang mengancam kelestarian lingkungan. Langkah ini ditandai melalui Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama 21 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang digelar di Grand Mercure Hotel Batam, Selasa (18/11).
Rapat yang dipimpin Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, itu menghasilkan penandatanganan komitmen bersama sebagai dasar penguatan pola pengamanan hutan dan kawasan strategis di bawah kewenangan KPBPB Batam.
BP Batam menilai sinergi lintas lembaga merupakan kunci menghadapi kompleksitas persoalan hutan Batam yang selama ini disusupi berbagai bentuk kegiatan melanggar hukum.
Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap kawasan hutan Batam meningkat signifikan. Pembangunan rumah liar, perambahan hutan, hingga aktivitas pencemaran lingkungan menjadi problem akut yang kerap memicu konflik di lapangan. Tanpa pengamanan terpadu, kondisi tersebut berpotensi memperparah kerusakan ekologis yang sudah terjadi.
Komitmen bersama 21 FKPD itu disusun untuk memperkuat koordinasi, mempercepat respons di lapangan, serta membangun mekanisme penindakan yang konsisten. Di dalamnya tercakup upaya pencegahan aktivitas ilegal, penanganan konflik secara antisipatif, hingga penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada para pelanggar.
Amsakar mengapresiasi inisiatif Direktorat Pengamanan Aset BP Batam yang telah mendorong pembentukan Tim Terpadu dalam menjaga kawasan hutan dan aset negara. Dia menilai keberhasilan menjaga stabilitas keamanan merupakan buah dari kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Era tata kelola pemerintahan sekarang adalah era yang mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan sinergi dan kolaborasi agar program pembangunan bisa terlaksana,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan komitmen bersama ini tidak boleh berhenti sebagai seremonial. Menurutnya, Batam sebagai pusat industri dan investasi dengan target pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional memiliki risiko gangguan yang semakin kompleks, terutama pada kawasan hutan.
Ancaman perambahan hutan, pencemaran, hingga aktivitas ilegal lain menuntut setiap lembaga untuk lebih sigap dan kompak. “Penandatanganan komitmen ini harus menjadi penguatan nyata dalam menjaga Kawasan KPBPB Batam,” tambahnya.
Sementara itu, Li Claudia menyampaikan, pengamanan kawasan bukan hanya soal menjaga investasi, tetapi juga melindungi keseimbangan alam. Menurutnya, kerusakan hutan di Batam berpotensi memicu bencana ekologis yang dampaknya bisa meluas.
“Kami telah banyak turun ke lapangan dan melihat langsung potensi gangguan keamanan dan aktivitas ilegal. Ini menjadi perhatian serius bagi BP Batam untuk menjaga kelestarian alam agar tetap seimbang,” katanya.
Ia menambahkan, langkah pengamanan perlu dibarengi edukasi kepada masyarakat. Pengelolaan alam yang bijak menjadi prasyarat penting agar tekanan terhadap hutan tidak semakin membesar.
Li Claudia mengajak masyarakat untuk turut mencintai dan merawat lingkungan dengan menghindari segala bentuk aktivitas ilegal yang merusak kawasan hutan. Hutan merupakan wilayah yang telah ditetapkan negara sebagai penyangga sumber air, udara, dan ruang hidup bagi seluruh masyarakat Batam.
“Aktivitas ilegal dapat meningkatkan risiko bencana seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan tanah longsor,” kata Li Claudia.
Karena itu, ia berharap komitmen bersama yang ditandatangani dapat menjadi momentum penguatan aksi kolektif dalam menjaga lingkungan.
Komitmen bersama 21 FKPD ini juga menjadi pijakan untuk memperkuat deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman. Dengan tata kelola yang lebih terarah, BP Batam optimistis dapat menekan laju kerusakan hutan yang selama ini sulit dikendalikan.
Dalam rapat tersebut, para pemimpin instansi keamanan sepakat untuk menjalankan mekanisme pengawasan terpadu, berbagi data, serta mengintensifkan patroli pada titik-titik rawan. Langkah ini disebut sebagai bentuk konkret penegakan aturan di kawasan hutan Batam.
Dengan adanya komitmen ini, BP Batam berharap lahir kultur kerja baru yang lebih responsif dan lebih tegas dalam menjaga hutan sebagai aset strategis negara. Upaya ini sekaligus menjadi penegasan bahwa keberlanjutan pembangunan Batam tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan ekologi. (*)
Reporter: Arjuna