batampos – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Musofa menegaskan bahwa persoalan sampah di Kota Batam harus ditangani secara cepat dan sistematis. Menurutnya, komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dalam menangani sampah sudah tepat, namun perlu didukung dengan solusi jangka panjang yang bukan hanya berpaku pada peningkatan armada pengangkutan.
Musofa mengungkapkan, pengalaman pribadinya saat studi Komisi III DPRD Kota Batam pada tahun 2010 ke Kabupaten Badung, Bali, menunjukkan keberhasilan pengelolaan sampah dengan konsep waste to energy atau pembangkit listrik tenaga sampah. Teknologi tersebut merupakan kerja sama pemerintah daerah setempat dengan pihak swasta dari Jerman.
“Di Badung, sampah sudah diolah menjadi tenaga listrik. Memang butuh investasi besar, tapi itu satu-satunya jalan agar sampah tidak terus menumpuk di TPA,” ujar Musofa, Selasa (25/11).
Baca Juga: TPS Ilegal, Anggaran Minim, Warga Terdampak, Akar Bhumi: Batam Darurat Sampah
Ia menegaskan, tumpukan sampah yang tidak diproses menjadi energi akan memicu kemacetan alur pengangkutan sampah dari rumah ke TPS hingga TPA. Kondisi TPA yang menggunung menyebabkan antrean armada dan berdampak pada keterlambatan pengangkutan sampah dari permukiman, sehingga masyarakat akhirnya membuang sampah di sembarang titik.
Musofa menilai Batam perlu membuka peluang kerja sama dengan investor asing agar tidak membebani APBD. Ia menyebut pengalaman di Badung menunjukkan bahwa investasi tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak swasta.
“Di Badung dulu sekitar Rp5 triliun investasinya, tapi bukan uang pemerintah. Perusahaan Jerman yang keluarkan. Mereka investasi, mengelola, dan menjual listriknya sampai 25 tahun. Daerah hanya dapat manfaat dari berkurangnya sampah dan lingkungan tetap bersih,” jelasnya.
Dengan pemanfaatan sampah menjadi energi listrik, Musofa menilai pemerintah daerah pun akan terhindar dari persoalan keterbatasan lahan TPA Punggur.
Mengenai kendala masa lalu, Musofa menyebut kerja sama pengelolaan sampah pernah terhambat oleh persoalan tipping fee atau skema pembayaran jasa pengolahan sampah. Namun ia optimistis hal tersebut bisa diselesaikan jika pemerintah daerah melakukan komunikasi intensif dengan calon investor.
“Banyak negara seperti Jerman dan Swiss yang berminat. Kuncinya adalah pendekatan. Wali kota perlu diberi ruang untuk melakukan kunjungan dan penjajakan agar persoalan sampah ini benar-benar diselesaikan dengan teknologi,” katanya.
Musofa menegaskan, persoalan sampah tidak bisa semata-mata diselesaikan dengan menambah armada atau personel kebersihan. Selama proses pembuangan masih mengandalkan sistem angkut dan tumpuk di TPA, masalah akan berulang.
Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan dukungan penuh kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam yang dalam beberapa hari terakhir menunjukkan inisiatif baru dalam menangani sampah.
“Saya mendukung penuh langkah wali kota dan wakil wali kota. Tapi solusi permanen harus segera diputuskan. Kalau Batam ingin bersih dan berdaya saing, teknologi pengolahan sampah menjadi listrik harus diprioritaskan,” tegasnya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra