batampos – Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat penyelesaian pembayaran pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Kepulauan Riau. Langkah ini dilakukan agar dapur yang telah selesai dibangun bisa segera beroperasi dan melayani masyarakat.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan pihaknya telah mendata seluruh dapur di wilayah 3T yang pembangunannya sudah rampung, namun belum difungsikan karena kendala administrasi pembayaran.
“Kami sedang melakukan penyelesaian. Untuk bangunan di daerah terpencil itu sudah kami data, sebagian sudah dibayarkan, dan sisanya akan kami selesaikan,” ujarnya saat berkunjung ke Batam, Kamis (2/4).
Ia mengakui, di sejumlah wilayah di Kepri terdapat dapur MBG yang sebenarnya siap digunakan, tetapi belum bisa beroperasi karena belum turunnya anggaran dari pusat. Untuk itu, BGN akan menggelar rapat lanjutan di Jakarta pada 7 April 2026 guna menuntaskan persoalan tersebut.
“Insya Allah tanggal 7 April kami rapat di Jakarta untuk penyelesaiannya. Setelah itu, dapur yang sudah selesai bisa langsung dioperasionalkan,” katanya.
Sony menambahkan, setelah tahap pertama penyelesaian rampung, pihaknya akan kembali melakukan pemetaan kebutuhan dapur MBG di wilayah lain yang belum terjangkau, terutama di pulau-pulau kecil.
“Nanti kami petakan kembali daerah mana saja yang belum terjangkau, berapa kebutuhan dapur, serta jumlah penerima manfaatnya. Ini akan kami koordinasikan dengan satgas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Pada tahap awal, terdapat 130 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun di wilayah 3T Kepri. Rinciannya yakni 14 dapur di Natuna, 20 di Anambas, 30 di Batam, 1 di Tanjungpinang, 9 di Bintan, 41 di Lingga, dan 15 di Karimun.
Di sisi lain, pelaksanaan program MBG secara keseluruhan di Kepri menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Hingga 31 Maret 2026, jumlah penerima manfaat telah mencapai 579.270 orang atau sekitar 85,26 persen dari target.
Program ini ditopang oleh 230 SPPG, 9.044 relawan, serta 509 supplier yang mendukung distribusi dan penyediaan bahan pangan. Kota Batam menjadi wilayah dengan capaian tertinggi. Sebanyak 135 dapur MBG di kota ini melayani 394.060 penerima manfaat, menjadikannya sebagai tulang punggung pelaksanaan program di Kepri.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembangunan dan operasional dapur MBG, khususnya di wilayah 3T.
“Kami berkoordinasi dengan satgas kabupaten/kota untuk percepatan pembangunan di wilayah 3T. Ini sudah berjalan dan terus kami dorong,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan bahan pangan sebagai kunci keberhasilan operasional dapur MBG, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi.
“Kami memastikan pasokan dari Batam, Bintan, hingga Karimun tetap terjaga. Koordinasi terus dilakukan agar distribusi bahan pangan tidak terhambat,” katanya.
Untuk mempercepat distribusi logistik, pemerintah provinsi turut menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah dan satuan tugas di daerah, agar kebutuhan bahan pangan dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil.
Dengan percepatan operasional dapur di wilayah 3T serta capaian penerima manfaat yang terus meningkat, program MBG di Kepri diharapkan semakin merata dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah kepulauan.(*)