batampos – Kebijakan Indonesia mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) bukan sekadar langkah memenuhi kebutuhan domestik belaka, melainkan strategi diplomasi dagang untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi bilateral sekaligus memperkokoh ketahanan energi nasional di tengah ketegangan geopolitik global.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam sekaligus dosen Universitas Internasional Batam, Suyono Saputra, menilai keputusan itu merupakan pilihan strategis pemerintah dalam merespons dinamika perdagangan internasional.
Menurut dia, kebijakan impor energi dari AS berkaitan erat dengan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026.
“Saya melihat keputusan Presiden untuk merealisasikan impor dari Amerika itu memang salah satu keputusan politik. Ada tawar-menawar yang dimainkan pemerintah untuk menyerap komoditas dari Amerika ke Indonesia sebagai upaya mendekatkan diplomasi kedua negara,” katanya, Rabu (25/2).
Indonesia sejatinya memiliki banyak alternatif sumber energi. Akan tetapi, pengalihan pasokan dari kawasan Asia Tenggara ke AS memiliki nilai strategis yang melampaui pertimbangan ekonomi semata.
“Ini bagian dari tindak lanjut kesepakatan kedua negara. Jadi bukan sekadar soal membeli energi, tetapi ada dimensi diplomasi dagang di dalamnya,” katanya.
Dari sisi ekonomi, impor komoditas penting dari AS juga dapat menjadi instrumen untuk merespons tudingan ketidakseimbangan neraca perdagangan yang selama ini disuarakan Washington. Suyono menyebut, hal itu berpotensi menguntungkan kedua negara.
“Itu salah satu keputusan untuk mencapai trade balance antara Indonesia dan Amerika,” ujarnya.
Selain aspek perdagangan, kebijakan ini juga dinilai penting untuk menjaga ketersediaan energi nasional, terutama pasokan gas alam cair (LNG) bagi berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, berupaya memastikan ketahanan energi tetap terjaga di tengah fluktuasi pasar global.
“Yang dijaga bukan sekadar sumber impor, tetapi ketersediaan dan ketahanan energi nasional,” kata dia.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pembahasan publik tidak berkembang menjadi misnarasi seolah Indonesia menambah kuota impor energi. Kebijakan tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengalihan sumber pasokan.
Ia juga menilai perlu kajian mendalam terkait skema harga LNG dari AS setelah memperhitungkan biaya transportasi, regasifikasi, dan pengolahan agar tidak membebani keuangan negara.
Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson P Tampubolon, menilai polemik yang berkembang di masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan diplomasi ekonomi. Pemerintah telah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan penambahan volume impor, melainkan pengalihan pemasok.
“Kalau kita menangkap apa yang disampaikan pemerintah, itu bukan penambahan, hanya pengalihan dari vendor satu ke vendor dua,” kata dia.
Ia menilai dinamika diplomasi perdagangan tak dapat dilihat secara sederhana karena melibatkan banyak variabel, termasuk negosiasi tarif dan pertukaran kepentingan lintas sektor. Indonesia tetap harus menjaga posisi sebagai negara non-blok, tapi tetap realistis dalam membaca kalkulasi kebijakan pemerintah.
Pengalihan pasokan energi ke AS juga dapat dipahami sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas, seperti peluang penurunan tarif bagi produk Indonesia di pasar Amerika.
“Kebijakan energi tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan perdagangan, investasi, dan daya saing ekspor,” kata Rikson.
Di sisi lain, dirinya mengingatkan transparansi dan konsistensi pemerintah dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan energi agar tidak berhenti pada wacana elite semata. Langkah seperti penguatan cadangan energi dan pembangunan fasilitas penyimpanan dapat menjadi indikator arah kebijakan yang lebih terukur.
“Kalau melihat roadmap yang dilakukan pemerintah, tentu ada rasa optimis,” ujarnya.(*)