Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, meninjau langsung fasilitas hunian pekerja yang dikelola di Batam, Sabtu,(4/3)
batampos – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, meninjau langsung fasilitas hunian pekerja yang dikelola di Batam, Sabtu,(4/3). Kunjungan itu menyasar Griya Pekerja Rusunawa Lancang Kuning di Batuampar, sekaligus menjadi ajang mendengar pengalaman para penghuni secara langsung.
Didampingi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Saiful menyatakan peninjauan lapangan penting untuk memastikan kesesuaian antara laporan administratif dan kondisi nyata.
“Kami ingin melihat langsung fasilitas yang disiapkan, sekaligus mendengar apa yang dirasakan para pekerja,” ujarnya di sela kunjungan.
Selain di Batuampar, rombongan sebelumnya juga meninjau hunian pekerja di kawasan Kabil dan Muka Kuning. Ketiga lokasi itu dipilih karena berdekatan dengan pusat aktivitas pekerja—mulai dari sektor konstruksi di Kabil hingga industri manufaktur di kawasan Batamindo, Muka Kuning.
Menurut Saiful, kedekatan hunian dengan tempat kerja menjadi faktor penting dalam program ini. Selain meningkatkan efisiensi waktu tempuh, langkah itu juga diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap dihadapi pekerja saat berangkat dan pulang kerja.
“Perlindungan jaminan kecelakaan kerja mencakup perjalanan menuju dan dari tempat kerja. Karena itu, aspek keselamatan ini menjadi perhatian kami,” kata dia.
BPJS Ketenagakerjaan juga menggandeng sejumlah perusahaan untuk menyediakan layanan transportasi antar-jemput (shuttle) bagi pekerja.
Fasilitas ini melengkapi konsep hunian terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada tempat tinggal, tetapi juga aspek keselamatan dan kenyamanan pekerja.
Di Rusunawa Lancang Kuning, terdapat 564 kamar yang masing-masing dilengkapi dua tempat tidur dan dapat dihuni hingga empat orang. Namun, sebagian besar unit saat ini ditempati secara lebih longgar.
Sementara itu, rusun di Kabil, Nongsa, memiliki kapasitas sekitar 1.000 kamar, dan di Muka Kuning tersedia 78 kamar.
Program penyediaan hunian pekerja ini, kata Saiful, merupakan bagian dari mandat undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Inisiatif tersebut juga sejalan dengan program pemerintah pusat dalam penyediaan tiga juta unit hunian.
BPJS Ketenagakerjaan, ia melanjutkan, masih membuka peluang ekspansi pembangunan rusun pekerja di berbagai daerah. Pertimbangan utama mencakup ketersediaan lahan, kedekatan dengan kawasan industri, serta kemudahan akses transportasi.
“Tidak hanya di Batam, program ini kami siapkan untuk dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia, mengikuti pertumbuhan pusat-pusat industri dan kebutuhan pekerja,” ujar Saiful.(*)