batampos – Pemerataan siswa baru di jenjang SMA dan SMK negeri di Batam masih terus dilakukan melalui posko penyaluran yang dibuka sejak Kamis (3/7). Hingga Jumat (4/7), proses penyaluran masih berlangsung dengan berbagai penyesuaian teknis, terutama untuk jenjang SMK yang daya tampungnya lebih terbatas dibanding SMA.
Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Cabang Batam, Kasdianto, menegaskan bahwa untuk jenjang SMA, kapasitas sekolah-sekolah di Batam masih mencukupi untuk menampung seluruh siswa yang belum tertampung. Namun, ia menekankan agar orangtua dan siswa tidak memaksakan kehendak untuk masuk ke sekolah tertentu. “Asalkan tidak memilih-milih sekolah, semua siswa bisa tertampung di SMA negeri,” tegasnya.
Untuk SMK, Kasdianto menjelaskan, penyaluran dilakukan berdasarkan wilayah terdekat guna mengatasi keterbatasan daya tampung di sekolah favorit. Contohnya, siswa yang awalnya mendaftar ke SMKN 5 akan dialihkan ke SMAN 8 atau SMKN 11. Begitu pula yang memilih SMKN 1, sebagian besar diarahkan ke SMKN 12 yang lokasinya masih dalam zona terdekat.
Baca Juga: Posko Penyaluran Murid Baru Diserbu Orangtua, Pemerintah Pastikan Tak Ada Siswa Tertinggal
“Setidaknya ini menjadi solusi untuk mengatasi polemik serius yang terjadi saat proses SPMB lalu,” ujar Kasdianto. Ia menambahkan bahwa bagi siswa yang berasal dari keluarga mampu, pemerintah mendorong mereka untuk mempertimbangkan sekolah swasta demi mengurangi tekanan daya tampung di sekolah negeri.
Menurutnya, posko yang telah dibentuk hingga saat ini terus menjalankan fungsinya dalam mendata dan menyalurkan siswa secara merata. Orangtua diminta bersikap legawa jika anak mereka ditempatkan di sekolah yang tersedia, bukan sekolah pilihan awal yang sudah penuh. “SMA tidak ada masalah, tapi tetap tidak bisa memaksakan kehendak,” katanya.
Baca Juga: Disdik Kepri Buka Posko Pemerataan Siswa, Jawab Polemik SPMB 2025
Untuk SMK, Dinas Pendidikan mengakui tantangannya lebih besar, terutama karena peminat jurusan tertentu menumpuk di sekolah-sekolah unggulan. Namun, mereka tetap mengupayakan pemerataan semaksimal mungkin sesuai zonasi dan pilihan jurusan yang tersedia. Pemerintah menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Dengan kebijakan ini, diharapkan seluruh calon siswa dapat segera mendapatkan bangku sekolah, baik di SMA maupun SMK negeri, sehingga tidak ada yang tertinggal dari sistem pendidikan formal tahun ajaran 2025/2026. (*)
Reporter: Eusebius Sara