batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menemukan kebocoran pajak resoran yang menjadi penyebab tidak maksimalnya penerimaan pajak di Kota Batam.
Hal itu, diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha. Ia mengungkapkan, adanya salah satu Foodcourt yang berada di kawasan Jodoh tak memungut pajak 10 persen.
“Masih di (menyebutkan nama restoran) yang saya sudah bayar tapi tak dipungut pajak 10 persen. Nota pembelian saya ada, tersimpan rapi,” ujarnya.
Ia melanjutkan, Foodcourt tersebut sudah beroperasi cukup lama. Sehingga, kebocoran pajak dari tempat tersebut cukup besar.
Dirinya mengasumsikan, jika tempat tersebut bisa menjual minuman beralkohol dengan berbagai merek sebanyak 1.000 botol per hari dengan harga Rp 30 ribu, maka pajak yang harus disetorkan sebesar Rp 3 juta per hari.
Sementara setoran pajak per bulannya sebesar sekitar Rp 90 juta dan pertahunnya kurang lebih Rp 1 miliar.
“Ini kan sebuah pelanggaran. Sementara proyeksi pajak kita dari restoran tahun 2023 itu sebesar Rp 400 juta per tahun,” tuturnya.
Jika pun, Foodcourt tersebut membayar pajak ke kas daerah, ia juga tidak bisa memastikan apakah pajak yang dilaporkan itu sudah sesuai dengan penjualan mereka dalam sebulan ataupun satu tahun.
Sementara mengenai capaian pajak restoran di Kota Batam selama ini terus tercapai. Namun capaian itu dinilainya belum maksimal.
“Itu masih satu. Belum lagi yang lain. Saya lagi cari ke tempat-tempat lain,” tuturnya.
Kepada Bapenda, dia meminta untuk segera melakukan pengawasan sampai upaya strategis dalam mencegah adanya kebocoran PAD tersebut.
Begitu juga kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan mengenai itu. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, pendapatan pajak di Kota Batam akan tak maksimal.
“Jangan sampai ada pihak atau oknum tertentu yang memanfaatkan sehingga mendapatkan keuntungan secara pribadi,” imbuhnya.(*)
Reporter: Eggi Idriansyah