batampos – Lonjakan harga sejumlah bahan pangan pokok di Batam kian mengkhawatirkan. Setelah harga beras merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir, harga ayam potong dan cabai juga masih bertahan di level tinggi.
Kondisi ini diperparah dengan penerapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2026 yang belum sepenuhnya berjalan. Banyak perusahaan masih menunggu akhir bulan untuk melakukan penyesuaian penggajian, setelah menghitung total kinerja pegawai selama Januari.
Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menilai situasi ini membutuhkan langkah konkret dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Ia menyebut perlunya kerja sama terstruktur antara Pemko Batam dengan daerah-daerah penghasil komoditas yang selama ini kerap memicu inflasi.
Baca Juga: Sidang Kebakaran Kapal Federal II: Saksi Ungkap Sumber Api dan Proses Evakuasi
“Saya kira mesti ada langkah konkret kerja sama Pemko Batam dengan kota atau kabupaten penghasil komoditas tertentu yang selalu mengalami kenaikan dan menimbulkan inflasi,” katanya, Rabu (7/1).
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan jalur distribusi khusus bagi komoditas pangan yang rentan fluktuasi harga. Dengan adanya prioritas distribusi, suplai ke Batam diharapkan lebih stabil.
“Beberapa daerah di Sumatra daratan, Jawa, dan Sulawesi saya kira bisa menyuplai kebutuhan di Batam,” ujarnya.
Selain menggandeng daerah produsen, Wahyu juga meminta pemerintah daerah memperkuat dialog dengan petani dan peternak lokal. Rapat dengar pendapat dinilai penting agar pelaku usaha pertanian di Batam dapat mengembangkan komoditas yang paling dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga: 4.000 Ton Beras Premium dari Makassar Bakal Masuk Batam, Tapi Terkendala Pembeli
“Pemko juga harus melakukan rapat dengar dengan petani-petani lokal agar mereka bisa menanam atau beternak kebutuhan yang diperlukan di Batam,” katanya.
Ia bilang, ketahanan pangan di kota dengan populasi lebih dari 1,3 juta jiwa ini mensyaratkan strategi jangka panjang dan konsistensi kebijakan distribusi. Tanpa intervensi yang terukur, ia khawatir gejolak harga akan terus berulang dan menekan ekonomi rumah tangga. (*)