batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak signifikan pada penghematan belanja daerah.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan bahwa dari total efisiensi sekitar Rp158 miliar, sebagian besar dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai program prioritas.
“Kita berhasil menghemat sekitar Rp158 miliar. Dari jumlah itu, Rp28 miliar kita kembalikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kegiatan yang bersifat mandatori,” kata Amsakar, Selasa (11/3).
Sisanya, sebesar Rp130 miliar, dialokasikan untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Salah satu bentuknya adalah peningkatan bantuan bagi lanjut usia (lansia). Semula hanya 1.000 penerima manfaat, kini jumlahnya ditingkatkan menjadi 2.000 orang. Besaran bantuan pun naik dari Rp200 ribu menjadi Rp300 ribu per orang.
Selain itu, dana efisiensi ini juga dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pelebaran jalan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU). Program revitalisasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) juga jadi prioritas agar fasilitas pendidikan di Batam semakin baik.
Kebijakan pro pendidikan lainnya adalah pemberian beasiswa bagi anak-anak di wilayah hinterland serta bantuan biaya sekolah bagi siswa kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri. Pemko Batam berencana menanggung SPP mereka melalui skema negosiasi dengan pihak sekolah swasta.
Sementara itu, terkait dana hibah kepada instansi vertikal, Pemko Batam memastikan alokasi anggaran tersebut tetap utuh dan tidak ikut terkena pemangkasan. Menurut Amsakar, hibah untuk instansi vertikal berbeda dengan anggaran perjalanan dinas yang dipotong hingga 50 persen.
“Perjalanan dinas tidak ada kompromi, potong 50 persen. Biaya acara di hotel juga kita pangkas. Tapi untuk instansi vertikal, mereka mengajukan dana sesuai kebutuhan,” ujar dia.
Ketika ditanya mengenai besaran pasti dana hibah yang diberikan, ia mengaku tak mengingat angka pastinya. Ia menyarankan agar pertanyaan tersebut diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batam, Abdul Malik.
“Saya lupa jumlah pastinya. Awak (kamu; jurnalis Batam Pos) bisa tanya langsung ke Pak Malik,” katanya.
Diketahui, informasi yang beredar menyebutkan dana hibah ke instansi vertikal di Batam mencapai Rp53 miliar. Anggaran ini diberikan kepada berbagai lembaga pemerintahan yang beroperasi di Batam. (*)
Reporter: Arjuna