batampos– Di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, BP Batam terus mendorong penguatan iklim investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Keduanya memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan yang progresif dan adaptif terhadap dinamika global.
Sebagai hasil dari kerja kolektif tersebut, Kota Batam kembali menegaskan posisinya sebagai lokomotif utama perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa kontribusi signifikan Batam terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri menjadi bukti nyata peran strategis daerah ini dalam mendorong pertumbuhan kawasan.
“Kami berkomitmen menjaga momentum ini dengan menciptakan ekosistem investasi yang semakin ramah, inklusif, dan adaptif,” ujar Li Claudia, Selasa (17/6).
BACA JUGA:Â Batam Sumbang 66 Persen PDRB Kepri, Jadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Batam mencatatkan kontribusi sebesar 66,01 persen terhadap total PDRB Kepri sepanjang tahun 2024. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp233,05 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 tercatat Rp135,51 triliun.
Angka tersebut menegaskan bahwa geliat industri dan investasi di Batam memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis, menambahkan, soal pentingnya keselarasan data sebagai dasar pijakan dalam mengambil kebijakan.
“Kami ingin memastikan akurasi dan keselarasan data PDRB agar tidak terjadi perbedaan dalam publikasi resmi,” kata Fary.
Menurutnya, data yang valid dan terpadu sangat krusial dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan menyusun program prioritas daerah.
Fary juga menegaskan bahwa pengelolaan data yang baik akan memperkuat kepercayaan investor. “Presiden mengamanatkan agar Batam menjadi pusat ekonomi dan investasi baru di Indonesia. Oleh sebab itu, kami berharap langkah ini memberi dampak positif terhadap rencana pembangunan jangka pendek dan panjang,” ujarnya.
Dalam konteks ini, BP Batam bersama BPS menjalin sinergi menyusun basis data ekonomi yang tidak hanya akurat, tetapi juga adaptif terhadap dinamika industri dan investasi. Langkah ini menjadi wujud konkret dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi unggulan nasional.
Di lapangan, BP Batam juga gencar mendorong sektor potensial lain di luar industri utama. Salah satunya adalah pengembangan agrowisata dan wisata bahari. Dalam kunjungan kerja ke Kampung Sawah, Tanjung Riau, Fary Francis mengungkapkan bahwa kedua sektor ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi lokal.
“Kami membuka ruang dialog bersama para pelaku usaha. Tujuannya agar aspirasi dan tantangan yang mereka hadapi dapat menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan,” ucap Fary.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha.
Tak hanya itu, BP Batam juga tengah menyusun langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses investasi. Salah satu upaya konkret adalah Simplifikasi Perizinan yang dipaparkan oleh tiga deputi BP Batam dalam forum bersama investor, Selasa (3/6/2025) di Balairungsari BP Batam.
“Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 10 persen di tahun 2029, kami harus menata ulang proses perizinan. Hal ini penting agar tidak lagi menjadi hambatan bagi masuknya investasi baru,” ujar Fary.
Langkah-langkah strategis yang disiapkan antara lain penghapusan kewajiban Fatwa Planologi dan Izin Pematangan Lahan, pengembalian perizinan dari kementerian/lembaga pusat ke BP Batam, serta penciptaan Dashboard Pengaduan Real Time bagi pelaku usaha.
Deputi Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, menyampaikan bahwa penyederhanaan alur perizinan akan memangkas waktu proses yang sebelumnya mencapai 70 hari. “Fakta di lapangan menunjukkan banyak lahan dimatangkan tetapi tidak dimanfaatkan. Ini juga memberi dampak ekologis berupa banjir,” ujar Mouris.
Kebijakan simplifikasi ini pun disambut positif oleh para pelaku industri. Ketua DPD REI Batam, Robinson Tan, menilai kebijakan ini sebagai terobosan luar biasa. “Kalau izin bisa ditarik ke daerah dan ada kepastian waktu, kami sebagai pengusaha properti sangat siap mendukung,” ungkapnya.
Diskusi juga dihadiri perwakilan dari Pemerintah Kota Batam, Polda Kepri, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, dan sejumlah pimpinan asosiasi lainnya. Forum ini menjadi ruang interaktif dalam menjembatani regulasi dan praktik investasi.
Dengan sinergi antarinstansi, dukungan data yang akurat, dan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan, Batam optimistis akan terus mengokohkan posisinya sebagai episentrum ekonomi Kepulauan Riau dan menjadi model kawasan investasi masa depan Indonesia. (*)
Reporter: fiska Juanda