batampos – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Suhadi, menilai kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sepanjang tahun 2024 perlu dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini disampaikannya setelah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kepri.
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah tingginya nilai tunda bayar yang mencapai Rp282 miliar. Menurutnya, angka ini menunjukkan kondisi keuangan daerah yang kurang sehat.
“Kinerja pemerintah daerah harus ada barometernya. Pemprov Kepri harus jelas dalam mencapai target seperti peningkatan ekonomi, bantuan yang tepat sasaran, pengurangan angka kemiskinan, serta infrastruktur yang telah dikerjakan selama tahun 2024. Kami ingin tahu skala prioritas dari setiap program yang dijalankan,” ujar Suhadi, Minggu (30/3).
Suhadi menjelaskan, penyebab utama tunda bayar ini adalah berkurangnya nilai transfer dana dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemprov Kepri seharusnya lebih bijak dalam mengelola anggaran agar masalah tunda bayar tidak semakin membesar di masa depan.
Selain tunda bayar, Suhadi juga menyoroti potensi penerimaan daerah yang dinilainya belum dioptimalkan. Menurutnya, masih banyak pos penerimaan yang bisa dimaksimalkan, termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Seharusnya BUMD bisa menjadi sumber penerimaan yang lebih besar bagi Pemprov Kepri. Namun, hingga saat ini, kinerjanya belum menunjukkan hasil yang memuaskan,”katanya.
Sebagai anggota DPRD yang baru menjabat selama enam bulan, Suhadi menyatakan akan terus fokus pada transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Kami masih belajar tentang pengelolaan keuangan daerah, dan kami akan fokus pada penggunaan anggaran yang lebih jelas dan terukur,”tambahnya.
Suhadi menyebut ada tiga poin utama yang harus menjadi perhatian Pemprov Kepri dalam evaluasi kinerja 2024 yakni pemerintah daerah harus memiliki prioritas yang jelas dalam menjalankan program, terutama terkait dengan sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
Nilai tunda bayar yang terus meningkat perlu segera diatasi agar tidak membebani keuangan daerah di tahun-tahun mendatang. Potensi penerimaan, khususnya dari sektor BUMD dan sumber lain, harus dimaksimalkan untuk meningkatkan keuangan daerah.
Suhadi berharap evaluasi ini bisa mendorong transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mendorong Pemprov Kepri untuk lebih terbuka kepada publik tentang program-program yang sudah dijalankan dan bagaimana skala prioritasnya,” tutupnya. (*)
Reporter : Azis Maulana